Internasional

PBB: Myanmar Belum Berikan ‘Akses Efektif’ ke Rakhine

NU Online  ·  Selasa, 21 Agustus 2018 | 18:00 WIB

Yangon, NU Online
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masih menunggu untuk mendapatkan ‘akses efekti’ dari pemerintah Myanmar untuk memasuki wilayah Rakhine. Pada Agustus tahun lalu, sekitar 700 ribu warga Rohingya terusir setelah terjadi operasi militer. Mereka kemudian mengungsi ke Bangladesh.

Badan Program Pengembangan PBB dan Badan Urusan Pengungsian –UNDP dan UNHCR- telah menandatangani sebuah kesepakatan dengan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi pada Juni lalu untuk memulangkan kembali warga Rohingya.

Akan tetapi, permintaan untuk otorisasi bagi staf PBB untuk mengunjungi daerah konflik masih belum diberikan oleh pihak berwenang. Pemerintah Myanmar hanya menawarkan akses ke area terbatas. 

Koordinator penduduk dan kemanusiaan AS di Myanmar, Knut Ostby, mengatakan, PBB tidak akan menerima tawaran pemerintah Myanmar tersebut dan tidak akan mengiri staf untuk masuk ke area terbatas tersebut. PBB akan melakukan perundingan untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik, yaitu akses efektif.

“Mereka siap untuk pergi ketika kami memiliki akses yang efektif. Kita harus memiliki kemungkinan untuk melakukan pekerjaan yang layak,” kata Ostby, dilansir Reuters, Selasa (21/8).

Sebelumnya, Aung San Suu Kyi mengumumkan bahwa Myanmar telah memberikan akses kepada PBB untuk bekerja di 23 desa di bagian utara Negara Bagian Rakhine sebagai bagian dari program penilaian percontohan.

Ostby mengaku tidak tahu bagaimana 23 desa yang tersebar di kota Maungdaw dan Buthidaung telah dipilih. Akan tetapi, ia mengemukakan kalau PBB hanya ingin bekerja dari satu desa ke desa lainnya secara menyeluruh, bukan di desa yang dipilih saja. Ini dilakukan untuk menghindari risiko menciptakan “ketidaksetaraan di antara desa-desa tetangga.” (Red: Muchlishon)