Internasional

Mesir Tunda Referendum

NU Online  ·  Sabtu, 8 Desember 2012 | 11:13 WIB

Kairo, NU Online
Ketua Komite Tinggi Pemilu Samir Abul Maathy mengatakan, agenda referendum warga Mesir di luar negeri ditunda. Pelaksanaannya akan dimulai pada 12 Desember dan berakhir pada 15 Desember. Jadwal sebelumnya yang sudah ditentukan, referendum luar negeri akan dilaksanakan pada 8 Desember dan berakhir pada 12 Desember.<>

Penundaan ini bertujuan untuk menyatukan kesamaan waktu pengumuman hasil referendum dengan yang berlangsung di luar negeri.

Komite Tinggi Pemilu sudah secara resmi mengabarkan penundaan pelaksanaan referendum kepada Kementerian Luar Negeri.

Organisasi Koptik di Eropa menyatakan solidaritasnya kepada para demonstran kontra presiden. Pihaknya secara resmi menolak atas referendum dan deklarasi konstitusi yang diputuskan presiden. Mereka akan menyatakan boikot.

Aiman Nur, Ketua Partai Gad Tsaurah telah melayangkan surat kepada pihak presiden yang berisi seruan untuk menunda referendum di luar negeri sebelum dialog Sabtu hari ini dengan segenap kelompok politik. Dan akhirnya, pihak kepresiden menerima ajakannya hingga diputuskan penangguhan pelaksanaan referendum.

Sebelumnya, pada Kamis kemarin Presiden mengajak seluruh elemen politik bersedia berdialog di kantor presiden untuk menyelesaikan polemik terkait referendum dan deklarasi konstitusi.

Beberapa sumber Al Mashry Al Yaum memprediksikan, dialog nasional hari ini akan membuahkan hasil positif. Keputusan yang disepakati akan berkaitan dengan poin-poin deklarasi konstitusi presiden dan pengaturan ulang agenda referendum.

Wakil presiden Mahmud Maki, opsi penundaan refendum adalah pilihan yang dilontarkan banyak pihak saat ini dan kemungkinan Presiden Mursi akan sepakat dengan syarat keputusan ini tidak bisa digugat secara hukum. Wapres Mahmud sendiri menyatakan akan mengundurkan diri jika dialog ternyata gagal. Menteri Keadilan Ahmad Maki menandaskan sudah menjadi hak presiden untuk mengeluarkan keputusan penangguhan referendum.

Sementara dari barisan oposisi, sebagian besar kelompok politik menyatakan penolakan untuk datang menghadiri dialog nasional. Muhammad Elbaradei berkomentar, kekuasaan presiden sudah kehilangan legalitas. Ia meminta presiden mencabut deklarasi konstitusi, menarik keputusan referendum dan membentuk Panitia Konstituante baru. Bila presiden bersedia, maka krisis politik akan redam dan semua pihak akan bersedia datang berunding. 

Front Inqadz Wathany yang digawangi Elbaradei menolak hadir berunding hari ini. Front inilah yang getol melawan keputusan presiden. Front ini lahir sebagai koalisi kekuatan politik yang terdiri dari Partai-partai Dustur, Wafd, Mu’tamar, Al Mashry Al Dimuqrathy, Tahaluf Sya’by Isytiraky, Mashr Al Hurriyah, Al Mashriyin Al Ahrar, Tajamu’ dan Nashiry dan gerakan-gerakan Harakah Syabab 6 April, Jam’iyah Wathaniyah li Taghyir, Ittihad Syabab Tsaurah dan Ittihad Quwa Shufiyah.

Hamdein Shabahy pendiri kelompok Tayyar Sa’by Mashry mengatakan long march demonstran kontra deklarasi konstitusi berjalan damai. Perlawanan atas mereka di istana presiden, Tahrir Square dan beberapa provinsi yang berujung jatuhnya korban menjadi tanggung jawab presiden sepenuhnya.

Pemimpin Partai Jabhah Ali Silmy menyebut tawaran dialog presiden hanya guyonan tanpa ada agenda dialog yang bisa diterima oleh demonstran. Partai Tajamu juga tidak bersedia berdialog kecuali setelah deklarasi konstitusi dicabut. Partai Mashr Qawiyah yang dipimpin oleh Abdul Mun’im Abul Futuh juga sepakat menolak. 

Sementara partai-partai islamis menyatakan siap berdialog dan akan datang turut serta berunding dengan presiden. Pihak mereka menyambut baik dialog yang akan membuahkan hasil positif. 

Presiden Barack Obama menelepon langsung Presiden Mursi mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas perkembangan situasi politik dalam negeri Mesir. Presiden Obama mengecam setiap penggunaan kekerasan yang datang dari pihak manapun terhadap demonstran. Ia menasehati Presiden Mursi untuk menggelar dialog tanpa syarat apapun. Begitu juga, AS mengajak pimpinan kelompok oposisi untuk menerima tawaran dialog tanpa syarat.


Redaktur   : Mukafi Niam
Kontributor: Abdul Majid