Jakarta, NU Online

Saat sebelum Joe Biden dan Kamala Harris dinyatakan menang Pilpres AS, Israel sudah mengungkapkan kecemasannya terhadap beberapa kebijakan yang dulu disepakati dengan Donald Trump terkait Palestina.

Kebijakan yang banyak merugikan rakyat Palestina tersebut berpotensi besar berubah setelah Biden memenangi Pilpres dan dilantik menjadi Presiden AS. Hal itu mengingat hubungan baik antara Biden dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Dikutip dari VOA, Joe Biden pernah mengadakan pertemuan dengan Mahmoud Abbas di Ramallah, Tepi Barat pada 9 Maret 2016 lalu, saat dirinya menjadi Wakil Presiden AS mendampingi Presiden Barack Obama.

Israel kembali mengungkapkan kecemasan terhadap kebijakan AS di Timur Tengah di bawah Joe Biden. Warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza menyambut gembira terpilihnya Presiden Joe Biden. Mereka berharap kebijakan terhadap Timur Tengah semasa pemerintahan Trump akan berubah.

Khaled Abu Toameh, seorang jurnalis Palestina mengatakan, prioritas pertama warga Palestina adalah mengusahakan proses perdamaian agar dilanjutkan. Mereka ingin pemerintahan Biden menghidupkan kembali solusi dua negara, yang oleh warga Palestina dinilai telah dihancurkan oleh pemerintahan Trump.

"Mereka juga hendak memulihkan kontak dengan pemerintahan Amerika, yang diboikot Palestina sejak Desember 2017 ketika Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel," ujar Khaled dilansir VOA.

Kebanyakan pejabat Israel mengakui bahwa Biden sejak lama adalah seorang pendukung Israel. Tetapi Biden juga mendukung pendirian negara Palestina dan akan berusaha menekan Israel agar kembali ke meja perundingan.

Baru-baru ini, Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mendukung solusi dua negara antara Palestina dan Israel dan akan membatalkan beberapa kebijakan Donald Trump.

Hal itu disampaikan pejabat utusan AS untuk PBB, Richard Mills, ketika meyakinkan Dewan Keamanan (DK) PBB pada Selasa, Selasa (26/1) waktu setempat.

Kepada DK PBB, Mills mengatakan bahwa Washington akan mendesak Israel dan Palestina untuk menghindari langkah-langkah sepihak yang membuat solusi dua negara menjadi sulit diwujudkan. Misalnya aneksasi wilayah, pembangunan permukiman, pembongkaran, hasutan untuk melakukan kekerasan, dan lainnya.

“Kami berharap itu akan mungkin untuk mulai bekerja secara perlahan membangun kompetensi di kedua sisi untuk menciptakan lingkungan, di mana kita sekali lagi bisa membantu memajukan solusi,” kata Mills kepada DK PBB, dilansir Reuters, Selasa (26/1).

Pewarta: Fathoni Ahmad

Editor: Muchlishon