Dukung Palestina, Ini Tiga Tuntutan Indonesia ke Dewan Keamanan PBB

Jakarta, NU Online 

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengajukan tiga tuntutan dalam open debate atau debat terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di Markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS) pada Selasa (23/1/2024).

 
Dalam pidatonya, Retno menyoroti pernyataan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu pada 18 Januari lalu yang menyebut bahwa Israel tidak akan mengizinkan Negara Palestina untuk berdiri.

“Saat ini aksi militer telah meluas di luar Gaza. Ancaman perang terbuka di Timur Tengah merupakan bahaya yang sangat nyata dan sedang terjadi. Untuk itu, dalam pernyataan saya tekankan pentingnya 3 hal,” kata Retno dalam YouTube MoFA, Rabu (24/1/2024). 

Pertama, pentingnya menyetujui resolusi gencatan senjata segera dan permanen. Menurut Retno, hal ini akan menyediakan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza, memulai upaya rekonstruksi paska-konflik, dan proses solusi dua negara.

“Di saat yang sama, penting untuk terus mendukung upaya Senior Humanitarian and Reconstruction Coordinator untuk membuka jalan bagi pengiriman bantuan kemanusiaan di Gaza,” kata dia.
 

Kedua, menerima Palestina sebagai anggota penuh PBB. Ia mengatakan, “Ini penting agar dapat segera dimulai proses yang adil dan seimbang untuk mewujudkan solusi dua negara serta mencegah kekejaman lebih jauh oleh Israel.”

Ketiga, menghentikan pasokan senjata ke Israel. Ia menilai bahwa setiap senjata yang dikirim ke Israel dapat digunakan untuk membunuh warga sipil yang tidak bersalah.

“Dalam pernyataan, saya tegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas aksinya, termasuk kekejaman yang mereka lakukan di Gaza,” tegas Retno.

Retno juga menyoroti kegagalan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dalam menegakan resolusi terkait konflik Israel-Palestina.

Ia mengecam tindakan Israel yang merenggut nyawa warga Palestina tanpa pertanggungjawaban.

“Saya juga menyampaikan ke mana Palestina harus mengadu jika DK PBB selama berpuluh-puluh tahun gagal menjalankan resolusi yang dibuatnya sendiri, sementara Israel membunuh rakyat Palestina tanpa dihukum?” kata Retno.

Menlu menanyakan apakah lebih dari 25 ribu warga Palestina yang telah tewas, termasuk bayi dan anak-anak yang kelaparan dan kedinginan, masih dianggap terlalu sedikit untuk memicu tindakan segera dari DK PBB.

“Apakah lebih dari 25 ribu nyawa yang telah melayang, ditambah dengan semakin banyaknya yang sekarat karena kelaparan dan kedinginan, termasuk bayi dan anak-anak, masih terlalu sedikit untuk kita segera bertindak?” tegas dia.