Brussel, NU Online
Duta Besar Uni Eropa untuk China Nicolas Chapuis mengatakan, dugaan pelanggaran terhadap Muslim Uighur di Xinjiang harus ditangani dengan melibatkan pemerintah China. Saat ini, ia mengaku tengah memperhatikan laporan tentang pelanggaran Muslim Uighur dan mengangkat isu tersebut dengan China.
“Kami percaya pada dialog. Kami percaya pada keterlibatan, dan pertama-tama, kami membutuhkan fakta (tentang pelanggaran HAM Muslim Uighur),” kata Chapuis, Jumat (14/9), diberitakan Reuters.
Chapuin menegaskan, untuk menyelesaikan persoalan Muslim Uighur maka Uni Eropa harus melibatkan China.
“Untuk melakukan ini, melibatkan Cina bagi kami adalah keharusan mutlak,” lanjutnya.
Sebelumnya Amerika Serikat mempertimbangkan akan memberikan sanksi kepada China atas persoalan Muslim Uighur. Menurut Chaupin, ada ‘urgensi untuk memperkuat hubungan Uni Eropa-China dalam konteks "triangulasi" antara Amerika Serikat, Cina dan Uni Eropa. Sehingga perlu melibatkan China dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Dalam beberapa bulan terakhir, China menghadapi kritikan keras dari dunia internasional terkait Muslim Uighur. China dituduh telah melakukan penahanan satu juta Muslim Uighur secara ‘sewenang-wenang,’ tanpa proses formal.
Pada Agustus lalu, Badan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis data kalau sekitar sejuta etnik Muslim Uighur ditempatkan di sebuah ‘kamp interniran’ di Xinjiang. Mereka dipaksa menjalani ‘pendidikan politik.’
Menguatkan pernyataan itu, Human Right Watch melaporkan bahwa sebagian besar minoritas Muslim Uighur di Xinjiang China mengalami penahanan sewenang-wenang. Mereka juga menghadapi pembatasan harian terhadap praktik keagamaan dan ‘indoktrinasi politik paksa.’
Sementara itu, China menolak tuduhan yang menyatakan kalau sejuta Muslim Uighur ditahan di sebuah kamp pengasingan di Xinjiang. Akan tetapi, China menyebut kalau orang-orang tersebut sedang diberi perlakuan khusus atau pendidikan ulang setelah terpapar ekstremisme.
“Mereka yang terpapar oleh ekstremisme agama harus ditolong dengan memindahkan tempat tinggalnya (resettlement) dan memberinya pendidikan ulang,” kata Wakil Direktur Jenderal United Front Work Department Komite Sentral CPC, Hu Lianhe. (Red: Muchlishon)