Unisnu Jadi Tuan Rumah Musyawarah 50 Perguruan Tinggi

Jepara, NU Online
Forum Mahasiswa Syariah se-Indonesia (Formasi) menggelar Musyawarah Daerah (Musda) tingkat Jawa Tengah, di kampus Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara, Jawa Tengah, Selasa-Kamis (28-30/10).
<>
Musyawarah yang diikuti perwakilan mahasiswa syariah dari 50 perguruan tinggi itu dirangkai juga dengan berbagai kegiatan. Di antaranya, seminar “Mahasiswa Syariah Menghadapi Ekonomi Global”, dan “Peran Pemuda Menghadapi Radikalisme serta Mahasiswa Mengawal Supremasi Hukum dan Debat Hukum”.

Arif Makruf, Presiden BEM Fakultas Syariah Unisnu Jepara mengatakan kegiatan ini dimaksudkan untuk menjalin komunikasi mahasiswa syariah se-Indonesia. Juga untuk mengenalkan potensi daerah Jepara ke khalayak mahasiswa se-Indonesia.

Berkenaan dengan tema yang diangkat, “Eksistensi Mahasiswa Syariah dalam Membangun Bangsa”, ia menambahkan mahasiswa Syariah di parlemen menurutnya masih minim.

Karena itu pihaknya bercita-cita, mahasiswa Syariah mampu bersaing dengan fakultas hukum. “Harapan kami mahasiswa Syariah mampu bersaing dengan fakultas hukum maupun dengan fakultas-fakultas lain,” tegasnya.

Dua Keunggulan

Hal senada juga diungkapkan Presiden BEM Unisnu Jepara M Syaiful Kalim. Menurutnya, meski posisi strategis di parlemen didominasi mahasiswa umum namun tidak sedikit para anggotanya yang tersandung kasus korupsi maupun asusila.

Padahal jika jujur, mahasiswa Syariah mempunyai dua keunggulan. Unggul dalam bidang agama dan umum, sesuai disiplin ilmu. Jika andil dalam membangun bangsa, sebut Kalim, tentu akan dibentengi karakter Islam yang kuat.

Namun nyatanya, lanjut mahasiswa semester 9 jurusan Ahwal Syahsiyah (AS) tersebut, masyarakat masih memandang sebelah mata lulusan fakultas agama. Karena itu, fakultas Syariah harus bangkit.

Caranya dengan ekpos media. Di samping itu, jelas mahasiswa asal desa Mindahan Kecamatan Batealit itu, perlu dibuktikan dengan hal nyata.
“Alumni Syariah tidak hanya mampu jadi dai tetapi siap berkompetisi bidang hukum, tata negara maupun eksekutif,” tambahnya.

Langkah lain yang bisa ditempuh, Fakultas Syariah juga perlu membuka prodi lain misalnya Perbankan Syariah, Muamalah, Siasah Jinayah dan lain-lain.

Karena itu, mahasiswa Syariah ke depan harus diterima masyarakat umum. “Tidak boleh lagi ada dikotomi keilmuwan. Sebab mahasiswa disiplin ilmu apa pun mempunyai fungsi dan peran yang sama,” imbuhnya.

Jika mahasiswa Syariah sudah ikut andil membangun bangsa, kerinduan munculnya pemimpin bijak yang memiliki etika dan moral serta memiliki dasar pengetahuan agama akan terwujud. (Syaiful Mustaqim/Mahbib)