Bojonegoro, NU Online
Setelah beberapa waktu lalu diadakan festival HAM (Hak Asasi Manusia) di Kabupaten Bojonegoro, upaya edukasi pemahamam HAM terus dilakukan. Sehingga seluruh masyarakat terutama di Kota Ledre bisa memahami dan peduli HAM, yang berada disekitarnya.
Hal itu diberbincangkan dalam talkshow yang bekerjasama INFID Jakarta, Komunitas Gusdurian Bojonegoro dan IDFoS Indonesia di Bojonegoro.
Kegiatan terseebut sekaligus menjadi rangkaian roadshow festival HAM 2018, mengusung tema 'Merawat Keragaman, Memperkuat Solidaritas Menuju Indonesia yang Inklusif dan Berkeadilan'.
Tedjo Sukmono selaku asisten ahli Bupati Bojonegoro, mengucapkan terimakasih atas kedatangannya dan antusiasnya sehingga talkshow ini dapat berjalan baik. Terlebih penghargaan yang luar biasa, Bojonegoro ditempati acara HAM, yang memberikan edukasi terhadap masyarakat.
"Ke depannya masyarakat bisa bersama-sama membangun Bojonegoro dengan ekonomi yang ramah HAM," ujar pak Tejo, sapaan akrabnya, kepada sekitar 150 peserta talkshow HAM dan Ekonomi di Gedung Maharani selatan alun-alun Bojonegoro, Rabu (7/11).
Direktur IDFoS Indonesia, Joko Hadi Purnomo, menjelaskan tujuan kegiatan ini adalah mempromosikan kegiatan festival HAM Indonesia 2018 yang kebetulan tuan rumah saat ini adalah di Wonosobo. Untuk itu talkshow ini sebagai sarana edukasi masyarakat untuk lebih peduli mengenai HAM.
"Diharapkan adanya perubahan pola pikir masyarakat untuk memikirkan bahwa dalam setiap pembangunan, termasuk pembangunan ekonomi didalamya ada komponen yang memiliki Hak Asasi yang harus di perjuangkan dan diutamakan," jelasnya.
Ada lima narasumber yang memaparkan permasalahan HAM dan Ekonomi di Bojonegoro, yakni dari komnas HAM RI Louvikar Alfan yang pertama kali memaparkan Jenis-jenis HAM dan potensi pelanggarannya di bidang ekonomi. Kemudian dilanjutkan paparan dari akademisi dari UIN surabaya Gus Inung , Ketua FKUB Bojonegoro KH Alamul Huda, Ketua Fatayat NU Ifa Khoiriya, dan terakhir Direktur eksekutif INFID Jakarta Sugeng Bahagijo.
Disampaikan Gus Inung, dalam sebuah kegiatan bisnis di dalamnya ada tenaga kerja yang memiliki hak-hak mereka, ada usaha mikro yang memiliki hak ekonomi yang sama, sampai pada lingkungan hidup yang juga harus di lindungi.
"Nah sadar HAM ini harus mulai dibangun bersama-sama dari kelompok masyarakat, pengusaha, hingga pemerintah," tuturnya. (M Yazid/Muiz)