Salurkan Insentif Guru tanpa Potongan!

* Stop Budaya "Biaya Administrasi"

LHOKSEUMAWE, NU.Online
Keresahan guru di Aceh utara tentang macetnya uang insentif mereka ditanggapi oleh pengurus Persatuan Guru Nanggroe Aceh Darussalam (PG-NAD) dengan meminta Pemda melalui Dinas Pendidikan segera menyalurkannya. "Jangan ada potongan apapun dari bantuan yang tak seberapa itu. Daerah lain sudah menyalurkan tanpa potongan apapun," kata Buchari Tanjong.

Sekretaris Umum PG-NAD tersebut dalam siaran pers-nya kepada para wartawan menyayangkan karena hingga kini guru-guru di Aceh Utara belum menerima hak mereka berupa insentif sebagaimana rekan-rekan se-profesi mereka di daerah lain, termasuk di Kota Lhokseumawe.

Kondisi ini dinilai Buchari sangat bertolak belakang dengan kebijakan lain yang dilakukan Pemda Aceh Utara, seperti pencairan uang untuk proyek-proyek fisik yang begitu lancar, padahal banyak proyek yang amburadul. "Giliran untuk guru yang telah pontang- panting mengabdi, ada saja alasannya. Kalau begini modelnya, kapan pendidikan mau maju. Seharusnya kalau hana sanggop tulong, bek gulong," kata Buchari sambil menyebutkan sepenggal kalimat bahasa Aceh yang bermakna kalau tak sanggup membantu janganlah hak guru itu di-"gulung" alias dipotong dan sejenisnya.

Menurut informasi yang diterima Buchari, penyebab belum dibayarnya insentif guru di Aceh Utara karena pejabat daerah ini masih mencari kejelasan apakah bantuan itu dikenai pajak atau tidak. Kalau benar itu alasannya, sangat memalukan dan naif, karena seorang pejabat yang sehari-hari mempelototi peraturan, ternyata tak kunjung menemukan dalil meski sudah sekian lama dicari-cari. "Barangkali yang dicari itu memang tidak ada, dan terpaksa mengharap turun ilham dari langit agar pemotongan tetap bisa dilakukan," sindir Buchari.

Buchari menawarkan solusi, kalau memang tak mendapatkan dasar hukumnya, contoh saja daerah lain yang sudah menyalurkan insentif guru dan tidak ada potongan apapun. Lagi pula pada tahun 2002 juga sudah pernah dibayarkan insentif guru, dan diterima secara utuh. "Kenapa tahun ini tiba-tiba mempolemikkan tentang ada-tidaknya pajak. Wajar jika kemudian muncul anggapan dari guru-guru bahwa pemda sedang berusaha mencari-cari alasan untuk pembenaran pemotongan," tandas Buchari.

Masih terkait dengan belum dibayarnya insentif guru-guru tersebut, sebelumnya Ketua Komisi E DPRD Aceh Utara, Hary Azhar Nur sempat meminta penjelasan Sekda Aceh Utara.

Mengutip penjelasan Sekda Aceh Utara, Hary mengatakan, pada dasarnya pemda sudah siap menyalurkan uang itu, tetapi bendaharawan Dinas Pendidikan belum mau menerima uangnya (untuk disalurkan) karena harus menunggu kepastian tentang ada-tidaknya potongan pajak sebesar 15 persen dari nilai insentif.

Di Kota Lhokseumawe, sebagaimana laporan yang diterima Beberapa wartawan  dari Hj Cut Nasriah, wakil kepala SDN 19 Banda Sakti, insentif guru disalurkan menjelang puasa lalu untuk sembilan bulan dengan nilai Rp 900.000 tanpa pemotongan apapun. Sedangkan jatah tiga bulan lagi dilaporkan akan disalurkan dalam waktu dekat. "Alhamdulillah, semua mendapat bagian. Kami bisa manfaatkan insentif itu untuk keperluan bulan Ramadhan lalu," kata Cut Nasriah.

Dalam penilaian Hary, telah terjadi ketakutan dari dinas teknis yang akan menyalurkan uang itu, karena kalau nantinya dipotong akan memunculkan keributan. "Inilah sulitnya kalau kasus potong-memotong sudah menjadi sesuatu yang lazim. Akhirnya, ketika pemotongan untuk yang legal sekalipun, bisa-bisa nggak juga dipercaya oleh guru," ujar Hary.

Biaya administrasi

Dalam siaran pers-nya, PG-NAD juga menyatakan keprihatinan terhadap nasib guru, khususnya di Aceh Utara. Pelayanan pejabat Dinas Pendidikan terhadap guru dinilai oleh PG-NAD belum maksimal.

Buchari mencontohkan ketika berurusan ke dinas, para guru harus mengeluarkan biaya administrasi, dan budaya ini sudah dianggap sebagai suatu yang lazim dan wajar. "Ini merupakan budaya yang sangat memalukan. Sudah saatnya budaya meminta biaya administrasi ini dilenyapkan, karena setiap pejabat sudah digaji oleh negara, termasuk berbagai fasilitas lainnya untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat, termasuk untuk memaksimalkan tugas-tugas guru," kata Buchari.

Selain mendesak segera membayar insentif dan memberikan pelayanan terbaik kepada guru, Sekretaris Umum PG-NAD tersebut juga mengimbau pemda (Dina