PMII Jepara Protes Tur ke Malaysia

Jepara, NU.Online Protes atas rencana kunjungan ke Malaysia terus berlanjut. Jumat (13/6) kemarin, Warga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jepara melakukan aksi penolakan.

Aksi dimulai dari halaman Gedung Setda/Kantor Bupati di Jalan RA Kartini. Setelah menggelar poster dan berorasi, mereka menyerahkan lembaran pernyataan sikap kepada Pemkab yang diterima Sutarto, Asisten II Sekretaris Daerah.

Demo yang diikuti kira-kira empat puluh orang itu berlanjut ke Gedung DPRD di Tamansari, Saripan, ujung timur Jalan Pemuda. Mereka berjalan kaki dari Kantor Bupati menyusuri Jalan RA Kartini dan Jalan Pemuda, yang berjarak hampir 2 km.

Sepanjang jalan mereka membagikan selebaran kepada warga. Tiba di depan gedung Dewan, mereka berorasi di tepi jalan. Tetapi para demonstran tak menginginkan diterima dialog di ruangan. Meraka melakukan aksi dan menyampaikan pernyataan sikap. Kunjungan ke Kalimantan Barat dan beberapa negara bagian di Malaysia 15 sampai 30 Juni yang menelan biaya kurang lebih Rp 1,8 miliar yang diikuti 94 orang terdiri atas Pemkab, DPRD beserta seluruh jajarannya, LSM-OKP, wartawan serta pengusaha, dinilai sebagai kegiatanhanya menghambur-hamburkan uang rakyat.

Kunjungan yang sebagian besar menuju tempat wisata dinilai sebagai bentuk emosional DPRD dan bentuk ketakutan tidak diterimanya Laporan Pertanggungjawaban Bupati. Para pendemo juga mempertanyakan hasil kunjungan misi dagang ke Singapura dan Malaysia yang dilaksanakan Maret lalu dengan dana Rp 250 juta. Pada akhirnya, PMII menolak proyek kegiatan berbau KKN, dan menolak rencana kunjungan itu yang dibiayai dana APBD.
"Jika tidak diindahkan, kami akan menyatakan mosi tidak percaya kepada Bupati dan DPRD Jepara," tulis pernyataan sikap demo warga PMII dengan koordinator umum, Subhan ZE.

Kepala Kantor Informasi dan Komunikasi Poniman, kemarin mengatakan, jumlah yang berangkat berkurang. DPRD semula 45 menjadi 38. Yang tidak ikut Fraksi TNI-Polri (5 orang) tidak mendapat izin dari panglima, dua orang belum diketahui alasannya.

Pejabat Pemkab berkurang, dari 10 menjadi 7 orang. Satu wartawan menyatakan tidak ikut. Semula ada 6 wartawan yang diajak terdiri, 1 media milik Pemkab dan 5 harian umum. Menurut informasi yang diperoleh sore kemarin, ada beberapa anggota LSM-OKP yang menyatakan tidak ikut. Namun belum diketahui berapa jumlahnya.
Menurut Poniman, dana yang dianggarkan tidak sebesar yang diekspos di koran. Biaya perjalanan dan akomodasi tiap peserta dianggarkan Rp 10,4 juta. Uang saku Rp 5 juta. Anggota Dewan yang semula akan mendapat uang saku lebih besar dari itu, disamakan. Dengan perhitungan itu, total biaya dalam kisaran Rp 1 miliar lebih. (KD-J/kar-58/Cih)