Pemerintah Diminta Alokasikan Anggaran Pendidikan Pesantren
NU Online · Sabtu, 8 Juni 2013 | 06:04 WIB
Kudus, NU Online
Pemerintah diminta mengalokasikan anggaran dari APBN atau APBD untuk perkembangan pendidikan pesantren. Sebab, selama ini eksistensi pesantren berdiri dan berkembang sendiri.
<>
Pernyataan ini disampaikan pengasuh Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus KH Ahmad Badawi Basyir kepada NU Online di sela-sela acara bahtsul masail di pesantren setempat, belum lama ini.
KH Badawi mengatakan selama ini pemerintah belum memberikan slot anggaran bagi pesantren. Pemerintah masih cenderung mementingkan lembaga pendidikan yang berorientasikan mencetak kader siap bekerja.
“Saya berharap pemerintah memahami pendidikan pesantren sehingga diberi jatah slot anggaran sehingga pengelola pesantren tidak berpikir sendiri,” ujarnya.
Pesantren, imbuh Kiai yang biasa disapa Gus Badawi ini, memiliki peran penting membangun pribadi (santri) muslim yang arif dan bijaksana. Ia mencontohkan tradisi bahtsul masail di pesantren, para kiai menanamkan kepada santrinya bahwa pengambilan keputusan atas masalah yang dibahas harus mendahulukan kebenaran dasar hukumnya.
“Pengambilan hukum bukan berdasar kepentingan melainkan landasan hukumnya harus benar dulu. Kalau kepentingan dahulu itu politis namanya,” tandas putra sulung KH Abdul Basyir ini.
Gus Badawi mengandaikan kaum santri jebolan pesantren ini menjadi pemegang kendali kebijakan akan lebih arif. Sebab, dalam menentukan kebijakan kaum santri berpegang pada standar hukumnya bukan dari keinginan atau dorongan.
“Sayangnya kaum santri menjadi penentu kebijakan sangat sulit karena tidak memperoleh kesempatan,” pungkasnya.
Redaktur : Mukafi Niam
Kontributor : Qomarul Adib
Terpopuler
1
Khutbah Jumat HUT Ke-80 RI: 3 Pilar Islami dalam Mewujudkan Indonesia Maju
2
5 Poin Maklumat PCNU Pati Jelang Aksi 13 Agustus 2025 Esok
3
Jumlah Santri Menurun: Alarm Pudarnya Pesona Pesantren?
4
Kantor Bupati Pati Dipenuhi 14 Ribu Kardus Air Mineral, Demo Tak Ditunggangi Pihak Manapun
5
Nusron Wahid Klarifikasi soal Isu Kepemilikan Tanah, Petani Desak Pemerintah Laksanakan Reforma Agraria
6
Badai Perlawanan Rakyat Pati
Terkini
Lihat Semua