Pertemuan PCNU Jember membahas rencana pembubaran HTI.
Jember, NU Online
Sejumlah Ormas berharap agar Pemkab Jember segera mengeluarkan larangan terhadap segala jenis kegiatan yang berlebel Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Harapan tersebut terekam dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di gedung DPRD Jember, Rabu (18/5).
Beberapa ormas yang hadir dalam rapat tersebut diantara PCNU Jember, PCNU Kencong, MUI, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jember. Dalam kesempatan tersebut, NU Jember membuat kajian ilmiah soal apa dan siapa HTI itu. Intinya, dari berbagai sudut kajian, HTI yang mengusung tegaknya khilafah islmaiyah sebagai visi utamanya itu harus disikapi serius karena bertentangan dengan NKRI dan ideologi Pancasila. Jika tidak, maka besar kemungkinan akan terjadi gugatan terhadap keabsahan NKRI. "Menggugat eksistensi NKRI, berarti memancing terjadinya pertumpahaan darah dan peperanngan antar anak bangsa," tukas Sekretais PCNU Jember, Abdul Hamid Pujiono.
Hal senada juga disampaikan Koordinator Komisi Fatwa MUI Kabupaten Jember, Abdul Haris. Menurutnya, berdasarkan sumber primer HTI yang berjudul "Daulah Islamiyah" sangat jelas bahwa ajaran HTI bertentangan dengan NKRI. Katanya, khilafah versi HTI adalah Islam tidak boleh terpecah belah jadi sekian negara, tapi harus jadi satu di bawah kepemimpinan seorang kholifah. Indonesia dalam konteks ini bukan lagi negera yang berdiri sendiri, tapi hanya bagian dari negera Islam yang dipimpin pemimpin yang mereka akui. "Ini kan bahaya. Lantas Indonesia mau dikemanakan," jelasnya.
Sementara itu, Ketua PCNU Kencong, KH. Hasyim Wafir menegaskan, gerakan HTI di sekitar Kencong sudah sangat meresahkan. Mereka merangsek ke tengah-tengah masyarakat dengan segala propaganda untuk mendapatkan simpati. "Dari awal, NU Kencong memang menginginkan HTI tidak hanya kegiatannya dilarang, tapi HTI-nya juga dibubarkan. Dan kami siap bergerak kalau diperlukan," ungkapnya.
Harapan serupa juga disampaikan Ketua PCNU Jember, KH. Abdullah Syamsul Arifin. Ia berharap agar Pemkab Jember secepat mungkin dapat mengeluarkan larangan terhadap kegiatan HTI. "Apapun namanya, apakah surat edaran, atau apa, yang penting, kegiatan HTI dilarang. Ini agar masyarakat tidak semakin resah," pintanya.
Namun sayang dalam kesempatan tersebut, Bupati Jember, Faida tidak hadir. Pemkab Jember hanya diwakili oleh Badan Kesatuan Bangsa (Bakesbang).
Wakil Ketua DPRD Jember. Ayub Junaidi selaku pimpinan rapat menyatakan, masukan dari para kiai dan pimpinan ormas akan menjadi bahan bagi pimpinan DPRD untuk mengeluarkan rekomedasi bagi Pemkab Jember terkait HTI. Kendati demikian, Ayub masih memberikan ruang bagi HTI untuk menjawab "tuduhan" yang dialamatkan kepada mereka. "Karena itu, Rabu depan akan kita panggil HTI ke tempat ini. Kalau tiga kali dipanggil tidak hadir, kami bisa menggunakan polisi," ucap Ketua GP Ansor Jember itu. (Aryudi A. Razaq/Zunus)
Terpopuler
1
Mulai Agustus, PBNU dan BGN Realisasikan Program MBG di Pesantren
2
Zaman Kegaduhan, Rais Aam PBNU Ingatkan Umat Islam Ikuti Ulama yang Istiqamah
3
Waktu Terbaik untuk Resepsi Pernikahan menurut Islam
4
PBNU Tata Ulang Aset Nahdlatul Ulama Mulai dari Sekolah, Rumah Sakit, hingga Saham
5
Terima Dubes Afghanistan, PBNU Siap Beri Beasiswa bagi Mahasiswa yang Ingin Studi di Indonesia
6
Eskalasi Konflik Iran-Israel, Saling Serang Titik Vital di Berbagai Wilayah
Terkini
Lihat Semua
