Memasuki Pasar Bebas, Warga NU Diimbau Antisipasi Monopoli oleh Tenaga Asing

Jombang, NU Online
Meski sudah terhitung sebulan lebih mulai diberlakukannya kesepakatan sistem pasar bebas atau yang biasa disebut dengan istilah MEA (Masyarakat Ekomomi Asean), namun belum ada perubahan yang mencolok terkait perkembangan jumlah tenaga kerja asing di wilayah Kabupaten Jombang.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang, Heru Widjajanto mengungkapkan, di Jombang saat ini tercatat ada 84 tenaga kerja asing yang tersebar di 14 perusahaan. Dalam catatan Heru, kebanyakan mereka sudah di Jombang sejak tahun 2015 lalu. Namun hingga pada tahun 2016 ini, saat diberlakukannya sistem pasar bebas tersebut, tenaga kerja yang masuk hanya tiga orang. “Pada sektor yang sebelumnya dikhawatirkan banyak pihak tenaga kerja asing, namun semuanya masih berjalan normal,” katanya, Senin (8/2).

Sementara itu, Wakil Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jombang saat dihubungi menyatakan, meskipun keberadaan tenaga asing masih sangat minim di Jombang, namun warga NU hendaknya bisa mengantisipasi terhadap kekhawatiran adanya monopoli objek pemasaran dan kerjasama yang dibangun oleh tenaga asing nanti.

Rijal, sapaan akrabnya menginginkan optimalisasi peran Baitul Mal wat Tamwil Nahdlatul Ulama (BMT NU) Jombang di sejumlah kecamatan segera berdiri sebagai penyeimbang laju perkembangan MEA. “Kita memang sedang menguatkan sisi ekonomi warga nahdliyin di semua kecamatan Kabupaten Jombang melalui pendirian BMT-NU di MWC-MWC, dan insya Allah tahun ini sudah banyak BMT NU yang berdiri,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Sekretaris Komisi D DPRD Jombang Miftahul Huda menuturkan bahwa jauh hari sebelumnya, DPRD Jombang telah memastikan kesiapan pemerintah dalam menghadapi imbas diberlakukannya kesepakatan MEA. Program dan penganggaran di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah tersingkronisasi untuk mengantisipasi MEA.

“Yang jelas Pemkab siap menghadapi MEA dengan menyiapkan langkah-langkahnya melalui SKPD terkait, termasuk penganggaranya. Misalnya, Dana Desa (DD) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, penambahan modal terhadap UMKM dengan bunga ringan dan sebagainya,” jelasnya.

Huda menambahkan, sesuai dengan tupoksinya, DPRD akan tetap memantau perkembangan MEA di wilayah Kabupaten Jombang ke depan. “Bila kemudian hari ternyata muncul perubahan situasi, tentu akan ada langkah-langkah yang akan kita rumuskan bersama dengan Pemerintah,” katanya. (Syamsul Arifin/Mahbib)