Daerah

Jangan Mudah Menuduh Pemerintah Anti Islam

NU Online  ·  Rabu, 30 Mei 2018 | 15:00 WIB

Jangan Mudah Menuduh Pemerintah Anti Islam

Diskusi Jaringan Santri Nusantara

Tasikmalaya, NU Online
Indonesia adalah negara yang besar yang membentang dari Aceh sampai Papua dengan beribu-ribu pulau dan luas lautnya. Arus perkembangan teknologi informasi pun mulai dirasakan di Indonesia. 

Meski sayang pada pemanfaatannya banyak oknum yang menyalahgunakan kemajuan teknologi informasi sebagai sarana propaganda dan menyebar berita hoaks, terutama kepada Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Atas dasar itu, Jaringan Santri Nusantara Kabupaten Tasikmalaya menggelar Diskusi dan Deklarasi Kyai dan Santri Dukung Kepemimpinan Nasional dengan tema Meneladani Kepemimpinan Yang Amanah, yang dihelat di Pondok Pesantren Al Huda Peuteuyjaya Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya, Senin (28/05). 

Ketua Lembaga Falakiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tasikmalaya, Ajengan Agus Ramdhani jadi salah satu pembicara pada diskusi tersebut menilai, begitu banyaknya kabar hoaks yang bertebaran di media sosial membuat masyarakat jadi terhasut dengan kabar-kabar bohong tersebut.

Salah satunya, kata Ajengan Agus, banyak bertebaran di beranda-beranda sosial yang berisi propaganda yang menyebutkan Pemerintah Joko Widodo anti terhadap Islam.

"Saya pribadi tidak percaya dengan propoganda bahwa Presiden Jokowi anti terhadap agama Islam. Kalau benar Jokowi anti Islam, pernahkah kita merasa terganggu kenyamanan kita ketika beribadah? Atau pernahkan Pemerintah melarang praktek bergama?" tanya Ajengan Agus. 

Dalam pandangannya, lanjut Agus, Presiden Jokowi merupakan sosok yang sangat memperhatikan umat Islam. Khususnya di kalangan pondok pesantren. Ditetapkannya  tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional adalah bukti jika Pemerintah Republik Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo tidak anti terhadap Islam. 

Isu yang menyebutkan Presiden Jokowi anti Islam, kata Ajengan Agus, lebih bermuatan politis. Pasalnya sebagai negara besar, Indonesia telah memilih demokasi sebagai pilihan dalam sistem kenegaraan. 

"Salah satu tantangan demokrasi adalah terjadinya friksi di masyarakat. Sampai hari ini saya melihat masih saja ada orang yang belum menerima hasil Pilihan Presiden 2014, padahal Presiden Jokowi dipilih sah secara konstitusional," tegasnya. 

Ajengan Agus menilai banyak prestasi yang ditorehkan selama kepemimpian Presiden Jokowi. Terutama di bidang infrastruktur. Capaian tersebut, patut mendapatkan apresiasi karena infrastruktur menjadi salah satu syarat dasar agar Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. 

"Banyak yang memprediksikan Indonesia akan menjadi negara maju. Begitu juga banyak pesantren yang dapat perhatian dari pemerintah," jelasnya.

Sementara itu ditemui setelah kegiatan, Ketua Panitia dikusi yang juga Ketua Jaringan Santri Nusantara Kabupaten Tasikmalaya, Agus Miftah menjelaskan acara diskusi digelar sebagai sarana eduksi masyarakat. (Husni Mubarok/Muiz)