Daerah

Dai dan Mubalig Perlu Standarisasi

NU Online  ·  Rabu, 30 Mei 2018 | 16:00 WIB

Jember, NU Online 
Gonjang-ganjing beredarnya daftar 200 ustadz yang direkomendasi Kementerian Agama RI, mendapat tanggapan dari Direktur Aswaja Center NU Jember, KH Abdul Haris. 

Menurutnya, penolakan banyak kalangan terhahap list tersebut, bisa dimaklumi. Pasalnya, list itu seolah sebagai pembatasan kuantitas da’i. Padahal, wilayah Indonesia begitu luas.

“Tapi substansinya saya setuju,” tukasnya saat menjadi pemateri dalam program Diagra (Dialog Agama  Via Udara) di Masjid Besar Jember, Al Baitul Amin, Rabu (30/5).

Menurut Ketua Bidang Komisi Fatwa MUI Jember itu, ustadz atau da’i memang perlu standarisasi. Sebab, jangan sampai terjadi seorang da’i, ceramahnya tidak mengandung keteduhan, malah sebaliknya hanya memprovokasi umat. Sehingga  Islam yang rahmatal lil ‘alamin tidak tampak. Atau seperti kejadian belum lama ini seorang ustadz  memberikan taushiyah di sebuah  stasiun televisi. Namun celakanya, ketika membaca Al-Qur'an masih belepotan dan banyak salahnya. 

“Nah di situlah perlu ada kriteria, perlu ada standarisiasi, sertifikasi atau apapun namanya. Mohon maaf, kenapa di kedokteran kadang terjadi mal prktek? Itu karena si dokter tidak memenuhi standar kedokteran. Jangan sampai di kalangan da’i juga terjadi seperti itu,” jelasnya.

Oleh karena itu, Kiai Abdul Haris mendukung jika seandainya pemerintah atau lembaga yang berkompeten melakukan standarisasi terhadap para ustadz untuk memastikan kapasitas keilmuan yang bersangkutan. 

“Bukan membatasi, hanya membuat standarisasi untuk kepentingan da’i sekaligus umat,” cetusnya. (Aryudi Abul Razaq/Muiz