Belanja Pegawai Naik, Kesejahteraan Rakyat Menurun

Semarang, NU Online
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Tengah menilai komitmen Pemda dalam pengelolaan anggaran masih buruk. Ketua Fitra Jateng Mayadia Rohma menyatakan, ketimpangan anggaran selalu saja terjadi. Yaitu menggemukkan pagu untuk pejabat dan pegawai, disertai pengurangan untuk kesejahteraan rakyat.

“Setiap tahun, selalu saja terjadi ketidakadilan. Belanja untuk pejabat dan pegawai selalu naik, sedangkan untuk kesejahteraan turun terus,” tandasnya memaparkan Catatan Akhir Tahun 2011 Fitra Jateng kepada pers.  <>

Dia jelaskan, di tahun 2011 belanja tidak langsung mencapai 4,9 trilyun dibanding dengan belanja langsung sebesar 2,5 trilyun. Sudah begitu, belanja barang jasa naik habis pakai, sementara belanja aset turun. Perbandingannya di tahun 2011 adalah Rp 1,833 trilyun lawan Rp 502 milyar.

“Belanja untuk makan minum pegawai, perjalanan dinas dan administrasi perkantoran selama 4 tahun terakhir naik secara demonstratif. Sementara belanja modal yaitu belanja aset dan perbaikan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat makin menurun!,” tandasnya geram.

Menurutnya, Pemprov Jateng tak pantas mengklaim memberi perhatian pada sektor pertanian atau pedesaan. Buktinya, ungkap Maya, selama periode Agustus 2010-Agustus 2011, sektor pertanian mengalami penurunan jumlah pekerja sebanyak 240.000 atau 4,27 persen. Mareka beralih kerja ke sektor formal dan industri. Itu menunjukkan kesejahteraan petani rendah.  Dengan kata lain sektor pertanian bukan sektor yang menjanjikan bagi dunia kerja.

“Jargon Bali Deso Mbangun Deso patut dipertanyakan pelaksanaannya, sebab masalah di desa yang mayoritas pertanian tidak terurai. Alokasi untuk sekor ini hanya Rp 110,7 miliar,” kritik Ketua PC Lakpesdam NU Jepara ini.

Soal pengangguran, lanjut Maya, angkanya masih tinggi. Padahal sektor ini merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah. makin rendah jumlah pengangguran mencerminkan makin seriusnya kinerja pemerintah terutama di bidang penyediaan lapangan pekerjaan.

“Di tahun 2009 para penganggur berjumlah 1,252 juta jiwa, tahun 2010 menurunt 16,04 persen menjadi 1,042 juta jiwa. Namun angka itu tetapla masih tinggi,” jelasnya. 

Ironisnya, kata Maya, penyerapan anggaran tidak maksimal. APBD Jumlah terserap hanya 79,92 persen. Itu menurutnya menunjukkan kinerja yang tidak beres. Perencanaannya, kata Maya, pasti ‘nggabrul’ alias asal-asalan. Meski hal tersebut tidak mengakibatkan kerugian Negara, namun menghambat agenda pembangunan masyarakat.

Bancakan Bansos

Meski para pegawai sudah mendapat kesejahteraan berupa gaji yang banyak dari pemerintah pusat, serta jatah anggaran yang berlipat dari jatah untuk rakyat, masih pula mereka bersikap rakus, menjadikan anggaran sosial untuk bancakan.

Mayadina memaparkan,  tahun 2011 adalah masa terbanyak dana bantuan sosial dalam 4 tahun terakhir. Jumlahnya mencapai Rp 435 Milyar. Padahal bantuan sosial adalah belanja yang rendah tingkat akuntabilitasnya.

“Kita tahu, di Jateng pada 2009 BPK menemukan penyimpangan dana bansos sebanyak Rp 173,7 milyar. Itu baru dari hasil audit. Sedangkan proses penetapannya sejak masih proposal sudah melalui banyak meja dan banyak orang terlibat,” imbuhnya. 

Maya menerangkan, sejak proses penyalurannya, alokasi bansos tidak ditetapkan melalui usulan kebutuhan masyarakat yang partisipatif. Sehingga orientasi peruntukkannya tidak jelas. Kecenderungannya bansos hanya dibagikan oleh kaum elit kepada jaringan politik dan pengikutnya saja. Atau kepada pihak yang mau diajak kongkalingkong memotong jumlah yang seharusnya diberikan.

Adapun modus penyimpangannya, lanjut Maya, adalah pemberian bantuan tanpa proposal atau pengajuan, pemberian lebih dari alokasi terhadap satu organisasi, terdapat potongan pada setiap item bantuan, tidak adanya pertanggungjawaban atas penggunaan serta model bantuan fiktif.

“Belanja bantuan sosial terkini cendurung menjadi ajang bajak membajak elit lokal kepala daerah dan DPRD yang dikemas dalam dana aspirasi,” ungkap dia.


Redaktur    : Mukafi Niam
Kontributor: Icwhan