Jombang, NU Online
Ideologi harus sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan agama, jika tidak demikian akan memicu munculnya sikap diskriminasi suatu kelompok terhadap kelompok yang lain. Begitu juga peran laki-laki kepada perempuan yang terkadang menimbulkan sikap diskriminasi, melecehkan, dan tidak memperlakukan sesuai hak-haknya.
Demikian disampaikan Wakil Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Jombang, Ahmad Samsul Rijal. Menurutnya, ideologi dan orientasi dasar setiap individu dan atau kelompok hendaknya tak terlepas dari nilai-nilai keagamaan sebagai acuan utama.
“Maka seluruhnya diatur berdasar ikatan transaksional. laki-laki dan perempuan diikat dalam kesepakatan formal bila berumah tangga, pelembagaan peran perempuan untuk menjamin 'tidak diutik-utik dan demi kesetaraan,” ujarnya, Selasa (22/3).
Rijal, sapaan akrabnya mengungkapkan bahwa peran dan hak perempuan seyogyanya berjalan pada arah positif sesuai norma agama dan juga aturan perundang-undangan Negara. Sehingga nilai kesetaraan dalam upaya-upaya tertentu bisa terwujud.
“Ikatan-ikatan yang demikian telah masuk dalam norma positif peraturan perundang-undangan. Bahkan demi kesamaan hak setiap orang berdasar nilai universal, dapat beraktivitas dan menguasai sumber daya Indonesia, dan tidak boleh ada pembatasan di dalamnya,” ujarnya.
Ia menambahkan sistem pengkelasan peran dan hak laki-laki dan perempuan akan menghambat perkembangan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia, khususnya pada nilai-nilai universal kemanusiaan.
“Para komprador kapitalis di Indonesia sudah jauh meninggalkan kelas dari menengah ke atas, sehingga mereka pun mengatur sistem agar seluruhnya berjalan sesuai kehendak kebebasan berdasar nilai universal,” tuturnya.
“Warga nahdliyin yang kata Mbah Wahab Chasbullah sebagai Under Holder (pemilik negara, pemegang saham); masih jauh berada di bawah (kelas rendah dalam piramida), bersesak-sesakan, berkompetisi dan saling sikut ingin naik kelas,” tandasnya. (Syamsul Arifin/Fathoni)