Jakarta, NU.Oline
Kembalinya IPNU sebagai organisasi pelajar bermanfaat kedepan karena mempertahankan basis ideologi NU dan peran politik yang dimainkan juga seperti politik NU yaitu politik kebangsaan, tidak terikat dengan partai politik manapun. demikian diungkapkan Mujtahidur ridho menanggapi sikap politik IPNU kedepan.
"Perubahan nama itu tidak berpengaruh karena sudah melewati dua tahap yaitu di Makasar dan kongres Surabaya ini, jadi sudah siaplah," ungkap Edo. Masalah perubahan nama itu bukan terpaksa, sudah dideklarasikan di Makasar yang secara tegas kembali ke pelajar dan di Surabaya ini sesungguhnya hanya menegaskan komitmen itu.
<>Dirinya menegaskan saat ini sebenarnya IPNU sedang menjalani kerja-kerja yang tidak populer, namun bermanfaat kedepan karena mempertahankan basis ideologi NU. Garapan sektor pelajar yang terabaikan sejak Orde Baru akan kita jadikan sebagai prioritas kaderisasi, "Saat itu memang sedikit sekali ruang pelajar dan santri yang memperoleh kebebasan berkepresi." tambahnya
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) yang lahir 1954 merupakan perwujudan dari perkembangan gagasan dikalangan para pelajar dan santri dikalangan Nahdlatul Ulama. Dalam proses perjalannya tahun 1988 di Jombang IPNU berubah menjadi ikatan putra NU karena UU Ormas menyatakan bahwa organisasi pelajar yang diakui hanya OSIS dan Pramuka. Akibat kebijakan itu proses kaderisasi di IPNU mengambang karena realitas politik saat itu tidak mengizinkan afiliasi ormas kepada partai politik tertentu, dilain pihak secara internal IPNU juga mengalami kegamangan dalam menentukan pola kaderisasi akibat luasnya wilayah garapan.
Menurutnya urgensi kembali ke posisi pelajar, "karena NU melihat dari sisi pengkaderan dan penguatan lembaga, nama IPNU (putra) tidak efektif untuk membangun pengkaderan," jelas Edo. Dengan nama putra, diakuinya memang banyak terjadi overlapping wilayah garapan kader dengan Ansor dan Fatayat. Dengan kembalinya ke basis pelajar dan santri maka kedepan IPNU akan semakin memfokuskan pengkaderan secara rapi, baik di pedesaan maupun perkotaan. Inilah peran strategis yang sesungguhnya dari IPNU yaitu mengambil peran-peran strategis dalam persoalan kebangsaan.
Mengenai langkah-langkah yang secepatnya dilakukan paska kongres, dirinya menjelaskan, "Dalam masa transisi ini langkah kongkrit yang dilakukan oleh PP IPNU dalam dua sampai tiga bulan ini pimpinan pusat akan mengumpulkan PW se-indonesia. untuk merumuskan ulang strategi perubahan nama dan mendudukkan secara proporsional persoalan-persolan yang berkembang," paparnya.
Disinggung soal deklarasi IMNU oleh 22 PW IPNU di arena kongres, ia menegaskan " Itu diluar rekomendasi kongres," tegasnya.(Mkf/Cih)
