Jakarta, NU.Online
Wakil Presiden Hamzah Haz mengatakan, sektor pendidikan di Indonesia harus mendapat priorita, tetapi dalam pengembangannya jangan memberatkan rakyat, terutama dari segi biaya. "Bila perlu biaya pendidikan (SPP-Red) gratis. Rakyat tidak mungkin mau sekolah kalau biaya pendidikan mahal," katanya ketika memberikan pengarahan kepada jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan pelaku bisnis di Sultra di Kendari, Sabtu.
Menurut Wapres, di luar negeri biaya pendidikannya tidak memberatkan rakyat. Di Selangor, Malaysia misalnya, pendapatan perkapita masyarakatnya mencapai 20.000 Dolar AS, tetapi biaya pendidikannya sangat murah. Selain jangan memberatkan rakyat, kata Hamzah Haz, pengembangan pendidikan di Indonesia juga harus diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah prinsip yang kini tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia.
<>"Di masa lalu pengembangan pendidikan kurang mengarah ke sana. Akibatnya, lulusan sekolah di Indonesia hanya untuk mencari kerja, bukan untuk menciptakan lapangan kerja, baik untuk dirinya maupun orang lain," katanya.
Bahkan, kata Wapres, kalau mereka pergi mencari kerja keluar negeri, hanya bisa menjadi pembantu rumah tangga atau buruh perusahaan. Itu menunjukkan bahwa dari segi kualitas mereka belum bisa diharapkan. Oleh karena itu, mulai sekarang pembangunan pendidikan di Indonesia harus diutamakan dengan memperhatikan keterkaitannya pada kebutuhan bangsa dan daerah masing-masing serta jangan lupa pula melihat kemampuan rakyat, katanya.
Menurut Wapres, dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional yang telah diperbaharui, hanya beberapa mata pelajaran pokok saja yang disusun secara nasional, selebihnya diserahkan kepada daerah untuk menyusun mata pelajaran yang sesuai kebutuhannya."Yang perlu diperhatikan pula dalam mengembangkan pendidikan adalah prateknya. Kalau hanya diarahkan pada teori tetapi prakteknya tidak ada, itu akan sia-sia, karena terori tanpa praktek sama artinya bohong," katanya.
Pada Akademi Militer atau pendidikan polisi misalnya, menurut Wapres, kalau tidak ada prakteknya, misalnya dalam soal menggunakan senjata, tidak mungkin alumninya bisa menjadi tentara atau polisi yang profesuional. Wapres juga mengimbau para gubernur dan bupati/walikota agar jangan ragu-ragu mendatangkan tenaga ahli dari luar daerah, termasuk dari luar negeri, untuk datang mengajarkan teknologi kepada masyarakatnya. (Cih)
