Jakarta, Nu.Online
Setelah dua tahun memimpin pemerintahan, Megawati dinilai gagal dalam mengeluarkan Indonesia dari krisis yang sudah tujuh tahun melanda, demikian hasil survai Pendapat Umum Tentang Dua Tahun Kinerja Pemerintahan Megawati Soekarno Puteri, yang di keluarkan Cesda (Center Study Of Development and Democracy)-LP3ES di Jakarta (30/09/2003).

Di bidang ekonomi berdasarkan hasil survai ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat merasa belum puas. Paling sedikit terdapat tiga bidang yang umumnya tidak memberikan rasa puas bagi masyarakat. Tingkat kepuasan masyarakat di ketiga bidang itu umumnya berada di bawah 40%. Untuk penyediaan lapangan kerja, misalnya, hanya 11% saja yang merasa puas, sementara 20% anggota masyarakat menyatakan puas untuk masalah pengendalian harga. Demikian pula halnya dalam hal penyediaan kebutuhan sembako di mana 37% anggota masyarakat mengaku tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Megawati dalam menyediakan kebutuhan sembako.

Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat secara umum terhadap bidang sosial ekonomi pada gilirannya membuat sebagian besar dari mereka (62%) berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan pemerintahan Megawati tidak memihak rakyat. Hanya sebagian kecil (26%) saja yang masih menganggap kebijakan pemerintah memihak kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu bukan suatu kebetulan apabila 66% anggota masyarakat menilai bahwa pemerintahan Megawati terbukti tidak mampu mengatasi permasalahan yang ada. Hanya 25% saja anggota masyarakat yang mengatakan pemerintahan Megawati terbukti mampu mengatasinya.

"Rata-rata di bawah 50 % nilai yang diberikan masyarakat dalam bidang ekonomi." ungkap E. Sobirin dalam jumpa Pers. Yang paling rendah-dalam kacamata masyarakat - adatah soal penanganan konflik di Papua di mana hanya 23% saja anggota masyarakat yang menyatakan rasa puasnya. Demikian pula halnya dengan penanganan teror bom di mana 26% masyarakat juga menyatakan hal yang sama.

Namun demikian survai yang dilaksanakan di 10 kota besar di Indonesia itu menyisakan 37 % rasa aman pada masyarakat, khusus dalam soal penanganan konflik Aceh, pemerintahan Megawati dipandang cukup berhasil dalam menangani daerah tersebut (39%). Di kedua bidang tersebut lebih banyak anggota masyarakat yang memberikan apresiasi terhadap apa yang telah dicapai pemerintah selama ini.

Disamping itu, dalam hal jaminan adanya kebebasan, tingkat kepuasan masyarakat relatif tinggi. Kendati dalam masa pemerintahan Megawati terdapat beberapa kasus yang memberikan indikasi kurangnya jaminan kebebasan, namun untuk kebebasan pers, sebagian besar masyarakat (60%) menanggapinya dengan rasa puas. Juga untuk kebebasan berekspresi - meski ada beberapa kasus penangkapan mahasiswa karena dianggap melecehkan presiden dan wakil presiden selama unjuk rasa beberapa waktu yang lalu - lebih dari separuh (64%) masyarakat yang menyatakan rasa puasnya.

Masalah penegakan hukum, merupakan indikator yang paling parah. "Hanya 19% saja anggota masyarakat perkotaan pemilik telepon yang merasa puas terhadap upaya pemerintah dalam menangani soal tersebut. Lebih dari itu, hanya 7% saja anggota masyarakat yang merasa puas atas upaya pemerintahan Megawati melakukan pengadilan pada para pejabat negara yang diduga terlibat korupsi,"  kata Sobirin yang didampingi timnya, Rahadi dan Wildan.

Pemerintah juga dinilai tidak optimal dalam upaya pemberantasan kasus-kasus KKN. Hanya 8% saja masyarakat yang merasa puas pada kinerja pemerintah untuk menangani persoalan tersebut. Namun, dibandingkan dengan tingkat kepuasan masyarakat pada dua indikator sebelumnya, lebih banyak masyarakat merasa puas (19%) terhadap upaya pemerintah dalam mengadili para pejabat militer yang melakukan pelanggaran HAM.

Untuk penangan masalah-masalah sosial - seperti pendidikan dan kesehatan, misalnya -- pemerintah Megawati umumnya juga dinilai kurang optimal. Menanggapi kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, hanya 26% saja anggota masyarakat yang menyatakan puas pada upaya yang telah dilakukan pemerintah, terutama dalam memenuhi kewajibannya untuk menyediakan pendidikan dasar bagi seluruh kelompok di masyarakat dan 32% yang merasa puas pada upaya pemerintah dalam penyediaan sarana pendidikan yang memadai.

Lokasi 10 kota besar yang dijadikan sample itu meliputi  3 (tiga) kota di daerah Jawa dan 7 kota (tujuh) kota di luar Jawa. Sampling kota untuk daerah Jawa terdiri dari: DKI Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Sementara untuk daerah luar Jawa meliputi: Medan, Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Mataram dan Jayapura. dan wawancara dengan menggunakan kuesioner ini dilakukan melalui telepon selama tiga (tiga) hari, mulai tanggal 11 - 13, September, 2003.

Populasi dalam survai ini adalah rumah tangga pemilik telepon di 10 kota di Indonesia. Sehingga yang dijadikan kerangka sampling adalah buku telepon residensial edisi 2001 - 2002 di 10 kota sampel. Jumlah sampel yang diambil dalam survai kali ini adalah 1250 responden. Dengan demikian, secara proporsional