Jakarta, NU.Online
Pemerintah harus serius menangani problema petani, sebab ironis pada saat Indonesia masih mengimpor sekitar dua juta ton beras/tahun petaninya justru sengsara karena tidak adanya jaminan stabilitas harga dan fasilitas-fasilitas berproduksi.
"Ini nestapa yang sangat berat, sementara kita masih mengimpor beras untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, kondisi petani nasional justru masih dililit kesulitan," kata Ketua Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPR, Marzuki Achmad, di Jakarta, Kamis.
<>Ia menanggapi pembakaran gabah karena petani kecewa terhadap merosotnya harga beras. Sejumlah petani di Semarang, Senin, melakukan aksi pembakaran berkarung-karung gabah sebagai protes ketidak-mampuan pemerintah/Bulog mempertahankan harga dasar gabah, yang anjlok hingga Rp 700/kg.
Pemerintah, kata Marzuki, hendaknya segera mengambil langkah-langkah kongkrit untuk menyelamatkan nasib petani. Ia mengingatkan, aksi pembakaran gabah di Semarang itu hanya merupakan gunung es dari persoalan besar yang dihadapi petani di tanah air, menyangkut jaminan sarana produksi (saprodi) terutama benih dan pupuk.
Selama 25 tahun Bulog mendapat "kenikmatan" fasilitas proteksi pemerintah, lembaga ini menjadi kuat dan besar, tetapi petani tetap lemah. Tugas lembaga ini seharusnya memberdayakan petani. Sebab, sejak awal Bulog, konon dirancang untuk melindungi petani dan konsumen sekaligus. Perlindungan petani, dilakukan dengan penetapan harga dasar gabah. Sedangkan untuk konsumen, harga jual beras dikendalikan.
Meskipun kebijakan pemerintah melalui Bulog membeli beras langsung dari petani, dalam prakteknya di lapangan ternyata sangat berbeda, karena acapkali masih dikuasai pengijon/spekulator.
Sehingga, harga yang diterima petani jauh lebih rendah dari harga dasar pemerintah. Dalam hal ini, menurut Marzuki, petani bukan saja tidak mendapat keuntungan, tapi juga dibanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk saprodi, harga penjualan yang didapat justru jauh di bawah harga normal.
Ia menyatakan khawatir, jika petani tak cukup uang untuk membeli benih, pupuk dan saprodi lainnya, akan berdampak negatif terhadap ketahanan pangan nasional. Ketua F-PG juga mengingatkan, pemerintah harus mengantisipasi musim kering yang akan datang, yang biasanya diikuti dengan penurunan produksi dan cadangan pangan. (P3m/Cih)
