Jakarta, NU Online
Peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-65 masih diwarnai dengan adanya importasi illegal yang banyak dilakukan di daerah perbatasan, seperti yang baru-baru ini terungkap di Batam.
“Pimpinan karantina pertanian pekan kemarin juga menemukan adanya beras Thailand dan Vietnam hasil importasi illegal. Jadi kalau berbicara kemerdekaan, sampai saat ini Indonesia masih belum berdaulat dalam soal pangan,” kata Ketua PBNU KH Mohammad Maksum dihubungi NU Online, Senin (16/8).<>
Dikatakannya, pada tahun 2008 Indonesia memang tidak mengimpor beras secara legal. Tetapi produk importasi ilegal sebelumnya telah beroprasi di tanah air karena kelemahan sistem keamanan kawasan pantai yang sangat lemah di negeri maritim ini.
“Betul bahwa kita tidak impor beras tahun 2008 karena waktu itu bangsa ini memiliki sisa cadangan 2007 yang cukup banyak karena importasi 2007 yang 1.2 juta ton dan limpahan pengadaan sebelumnya,” katanya.
Akibat Kedaulatan Pangan Bangsa yang berada dalam penjajahan importasi, urusan pangan dan kesejahteraan rakyat tani menjadi semakin tidak jelas. Sementara itu, implikasinya pada tingkat petani sudah sangat jelas merusak kesejahteraan petani produsen yang mayoritasnya adalah warga NU (Nahdliyin).
Ditambahkannya, titik kelemahan bagi masuknya importasi pangan ilegal tentu jauh lebih banyak lagi untuk kawasan Sumatera, Serawak dan Sulawesi.
“Karena itu PBNU sudah sepantasnya merasa sangat prihatin dengan Krisis Kedaulatan Pangan Nasional ini. Terlebih ketika disadari bahwa importasi illegal tersebut dipastikan tidak hanya bisa terjadi pada komoditas beras, tetapi juga komoditas pangan lainnya,” kata Maksum.
Keprihatinan PBNU dalam hal ini tentu tidak terbatas pada rusaknya kedaulatan pangan. Lebih jauh lagi, bagi PBNU, kelemahan pengawasan teritori kelautan tersebut sekaligus mengindikasikan kelemahan proteksi terhadap Kedaulatan Bangsa Indonesia.
“Kalau kawasan laut sudah dijag-jag dan diinjak-injak untuk importasi pangan, pasti juga rawan untuk importasi senjata, bom, SDM dan segala perangkat terorisme di tanah air tercinta Indonesia Raya. Kinerja pengamanan kelautan negeri maritim ini seharusnya ditingkatkan lebih hebat lagi demi kedaulatan NKRI yang bagi NU tidak bisa ditawar,” tegasnya. (nam)
Peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-65 masih diwarnai dengan adanya importasi illegal yang banyak dilakukan di daerah perbatasan, seperti yang baru-baru ini terungkap di Batam.
“Pimpinan karantina pertanian pekan kemarin juga menemukan adanya beras Thailand dan Vietnam hasil importasi illegal. Jadi kalau berbicara kemerdekaan, sampai saat ini Indonesia masih belum berdaulat dalam soal pangan,” kata Ketua PBNU KH Mohammad Maksum dihubungi NU Online, Senin (16/8).<>
Dikatakannya, pada tahun 2008 Indonesia memang tidak mengimpor beras secara legal. Tetapi produk importasi ilegal sebelumnya telah beroprasi di tanah air karena kelemahan sistem keamanan kawasan pantai yang sangat lemah di negeri maritim ini.
“Betul bahwa kita tidak impor beras tahun 2008 karena waktu itu bangsa ini memiliki sisa cadangan 2007 yang cukup banyak karena importasi 2007 yang 1.2 juta ton dan limpahan pengadaan sebelumnya,” katanya.
Akibat Kedaulatan Pangan Bangsa yang berada dalam penjajahan importasi, urusan pangan dan kesejahteraan rakyat tani menjadi semakin tidak jelas. Sementara itu, implikasinya pada tingkat petani sudah sangat jelas merusak kesejahteraan petani produsen yang mayoritasnya adalah warga NU (Nahdliyin).
Ditambahkannya, titik kelemahan bagi masuknya importasi pangan ilegal tentu jauh lebih banyak lagi untuk kawasan Sumatera, Serawak dan Sulawesi.
“Karena itu PBNU sudah sepantasnya merasa sangat prihatin dengan Krisis Kedaulatan Pangan Nasional ini. Terlebih ketika disadari bahwa importasi illegal tersebut dipastikan tidak hanya bisa terjadi pada komoditas beras, tetapi juga komoditas pangan lainnya,” kata Maksum.
Keprihatinan PBNU dalam hal ini tentu tidak terbatas pada rusaknya kedaulatan pangan. Lebih jauh lagi, bagi PBNU, kelemahan pengawasan teritori kelautan tersebut sekaligus mengindikasikan kelemahan proteksi terhadap Kedaulatan Bangsa Indonesia.
“Kalau kawasan laut sudah dijag-jag dan diinjak-injak untuk importasi pangan, pasti juga rawan untuk importasi senjata, bom, SDM dan segala perangkat terorisme di tanah air tercinta Indonesia Raya. Kinerja pengamanan kelautan negeri maritim ini seharusnya ditingkatkan lebih hebat lagi demi kedaulatan NKRI yang bagi NU tidak bisa ditawar,” tegasnya. (nam)
