Jakarta, NU.Online
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Putri Putri NU (IPPNU) mengutuk tindakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang melakukan pembakaran sekolah di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Aksi ini jelas menunjukan bahwa GAM tidak berpihak pada rakyat., demikian salah satu butir rekomendasi kongres IPNU ke-14.
    
"Tapi, dalam rekomendasi hasil Kongres ke-14 IPNU di Surabaya, kami juga mengingatkan TNI/Polri agar lebih hati-hati sehingga tak salah sasaran dengan mengorbankan rakyat sipil," kata Ketua Umum PP IPNU Mujtahidur Ridlo SZ di Surabaya, Selasa. Didampingi ketua PW IPNU se-Indonesia dalam konferensi pers tentang rekomendasi Kongres ke-14 IPNU.

Dalam kesempatania juga menjelaskan IPNU juga mendesak Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional untuk segera memperbaiki sekolah yang dirusak, mendesak pemberlakuan UU sisdiknas dengan menyiapkan guru agama untuk siswa beragama islam namun harus menghindari intervensi pemerintah dalam penyediaan guru agama, juga tentang pentingnya segera dikembangkan pendidikan bagi rakyat  tidak mampu dengan meningkatkan beasiswa dan kemudahan pendidikan.

Senada dengan itu, Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU) mendesak pemerintah agar mempercepat proses penegakan hukum atas pelanggaran HAM di Aceh. "IPPNU juga mendesak pemerintah untuk menyediakan dana sosial yang lebih untuk pelajar di Aceh, baik dalam bentuk beasiswa maupun keringanan dalam proses belajar," kata peserta komisi rekomendasi dari PW IPPNU Jatim, Siti Habibah.
    
Menanggapi rekomendasi itu, Ketua PW IPPNU Aceh marlin menyatakan sangat terharu, karena siapa pun orangnya tentu tidak akan suka dengan kekerasan seperti yang terjadi di Aceh sekarang.  "Terus terang, target saya datang jauh-jauh dari Aceh memang ingin masalah Aceh menjadi rekomendasi kongres IPPNU, karena rasa sakit masih menyelimuti warga Aceh saat ini," katanya.

Masuk sekolah
    
Dalam konferensi pers di gedung PWNU Jatim itu, IPNU-IPPNU juga mengecam praktek porno aksi dan pornografi yang akhir-akhir dikembangkan media massa, karena itu media massa diharapkan mementingkan generasi muda, bukan mengejar keuntungan materi semata.
    
"Karena itu, IPNU mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan UU Porno Aksi dan Pornografi serta mendukung pemberantasan narkoba, karena semua hal itu merusak generasi penerus," kata Ketua Umum PP IPNU Mujtahidur Ridlo

Di bidang pendidikan, IPNU-IPPNU memprihatinkan pendidikan yang semakin mahal akibat dicabutnya subsidi pemerintah, karena itu IPNU-IPPNU mendesak pemerintah untuk benar-benar mengucurkan dana 20 persen dari APBN untuk sektor pendidikan.
    
Selain itu, IPNU-IPNNU akan segera masuk sekolah dan pesantren, karena pembinaan pelajar di era reformasi tidak hanya dapat dilakukan melalui OSIS dan Pramuka.
    
"Kami sudah pernah berbicara dengan Mendiknas Prof A Malik Fadjar, beliau mengatakan pembinaan pelajar sekarang diserahkan kepada kebijakan pemerintah propinsi setempat sesuaiOtonomi Daerah," ungkap Edo
    
Pernyataan Mendiknas itu sangat relevan dengan kembalinya IPNU dari Ikatan Putra NU menjadi Ikatan Pelajar NU dan IPPNU menjadi Ikatan Pelajar Putri dalam kongres di Surabaya, karena itu pengurus IPNU dan IPPNU se-Indonesia diminta melakukan pendekatan
dengan Kepala Dinas Pendidikan setempat guna menjajaki pembentukan komisariat di sekolah atau kerjasama program antara IPNU dan OSIS setempat.
   
 "Kami juga akan mendesak PBNU untuk menginstruksikan kepada LP Ma’arif NU dan RMI untuk mengeluarkan instruksi tentang pendirian komisariat IPNU dan IPPNU di sekolah dan pesantren," kata Ketua Umum PP IPPNU Soraya Devi.(Mkf/Cih)