Surabaya, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi mengkritik keras keputusan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Jusuf Kalla (JK) menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) karena hingga saat ini belum ada komunikasi dengan DPR RI.
Seharusnya pemerintah SBY-JK berkomunikasi terlebih dahulu dengan DPR RI. Jika terjadi penolakan atau tidak disetujui rencana pemerintah menaikkan BBM, maka para anggota DPR akan mencairkan solusi yang tepat selain menaikkan harga BBM.<>
“Mestinya kebijakan pemerintah seperti ini diputuskan bersama dengan rapat DPR RI, tidak asal mengeluarkan kebijakan dengan menaikkan BBM. Kalau DPR tidak setuju, ya harus mencari solusinya dong. Sehingga tidak terpecah belah seperti ini,” katanya di Surabaya Ahad (1/6) seperti dikutip Duta Masyarakat.
Untuk itu, pemerintah SBY-JK harus menjelaskan alasan tentang dikeluarkan kebijakan tersebut kepada rakyat dengan alasan yang bisa dimengerti. Karena secara otomatis kenaikkan BBM saat ini sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.
“Pemerintah SBY-JK telah menyengsarakan rakyat, karena imbas dari kenaikan BBM ini harga kebutuhan pokok secara otomatis membumbung tinggi,” kata Kiai Hasyim.
Menurutnya, prosedur dalam menentukan kebijakan pemerintah SBY-JK saat ini belum tuntas. Seperti tidak adanya komunikasi politik antara petinggi politik dengan pemerintah serta itung-itungannya tentang persoalan ini belum juga ada pembicaraan. “Tau-tau dinaikkan. Ini namanya pembodohan. Begini-begini jangan diucapkan oleh seorang pemimpin,” tegasnya.
Sejak awal, tegas Kiai Hasyim, sebelum BBM dinaikkan secara institusi NU menolak keputusan pemerintah SBY-JK. Bahkan pihaknya juga pernah mengirimkan surat resmi kepada pemerintah SBY-JK agar keputusan itu dipikirkan ulang. “NU menolak keputusan ini. Bahkan surat yang saya kirimkan hingga saat ini juga tidak ada balasan,” kata Kiai Hasyim. (nam)
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi mengkritik keras keputusan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Jusuf Kalla (JK) menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) karena hingga saat ini belum ada komunikasi dengan DPR RI.
Seharusnya pemerintah SBY-JK berkomunikasi terlebih dahulu dengan DPR RI. Jika terjadi penolakan atau tidak disetujui rencana pemerintah menaikkan BBM, maka para anggota DPR akan mencairkan solusi yang tepat selain menaikkan harga BBM.<>
“Mestinya kebijakan pemerintah seperti ini diputuskan bersama dengan rapat DPR RI, tidak asal mengeluarkan kebijakan dengan menaikkan BBM. Kalau DPR tidak setuju, ya harus mencari solusinya dong. Sehingga tidak terpecah belah seperti ini,” katanya di Surabaya Ahad (1/6) seperti dikutip Duta Masyarakat.
Untuk itu, pemerintah SBY-JK harus menjelaskan alasan tentang dikeluarkan kebijakan tersebut kepada rakyat dengan alasan yang bisa dimengerti. Karena secara otomatis kenaikkan BBM saat ini sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.
“Pemerintah SBY-JK telah menyengsarakan rakyat, karena imbas dari kenaikan BBM ini harga kebutuhan pokok secara otomatis membumbung tinggi,” kata Kiai Hasyim.
Menurutnya, prosedur dalam menentukan kebijakan pemerintah SBY-JK saat ini belum tuntas. Seperti tidak adanya komunikasi politik antara petinggi politik dengan pemerintah serta itung-itungannya tentang persoalan ini belum juga ada pembicaraan. “Tau-tau dinaikkan. Ini namanya pembodohan. Begini-begini jangan diucapkan oleh seorang pemimpin,” tegasnya.
Sejak awal, tegas Kiai Hasyim, sebelum BBM dinaikkan secara institusi NU menolak keputusan pemerintah SBY-JK. Bahkan pihaknya juga pernah mengirimkan surat resmi kepada pemerintah SBY-JK agar keputusan itu dipikirkan ulang. “NU menolak keputusan ini. Bahkan surat yang saya kirimkan hingga saat ini juga tidak ada balasan,” kata Kiai Hasyim. (nam)
