Magelang, NU Online
Sedikitnya 400 orang pengungsi erupsi Gunung Merapi asal Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang yang tinggal Dusun Gedongan, Desa Blondo Kecamatan Mungkid, belum tersentuh bantuan. Mereka mengungsi atas inisiatif sendiri karena perkampungannya masih dalam radius 20 km dari puncak Merapi.
Mereka mengungsi tanpa dikoordinasi aparat setempat. Sayangnya kesadaran warga untuk dengan sendirinya mengungsi tak dibarengi dengan kesigapan penyaluran bantuan dari pemerintah setempat. Para pengungsi mandiri itu justru disulitkan dengan permasalahan prosedural terkait penyaluran bantuan.<>
Bantuan yang mereka ajukan ke posko induk di Kantor Bupati Magelang ditolak. Dengan alasan, tidak ada tanda tangan kepala desa dan camat. Padahal lokasi pengungsian itu hanya berjarak sekitar 5 km dari posko induk.
Penasihat Posko Merapi Bersama GP Ansor KH Muhammad Yusuf Chudlori, menyesalkan kejadian tersebut. Menurutnya, disaat tanggap darurat seperti ini masih ada prosedur yang merepotkan, padahal logistik adalah kebutuhan mendesak untuk para pengungsi.
“Presiden SBY yang berkantor di Yogyakarta bertujuan mempercepat penanganan tanggap darurat. Tapi ternyata pemerintah daerah masih mempersulit permintaan bantuan,” kata Gus Yusuf pada Ansor Online.
Dikatakannya, setiap pengungsi berhak mendapatkan uang lauk-pauk sebsar Rp 4.500/jiwa. Kejadian yang menimpa pengunsi dari Sawangan jelas mereka tidak meminta uang tapi logistik untuk kebutuhan pengungsi.
Hasil dari pendataan para relawan di Posko Merapi Bersama GP Ansor, lanjut dia, pengungsi mandiri jumlahnya mencapai ribuan. Mereka tidak hanya menempati tempat pengungsian yang ditetapkan tapi juga ada yang tinggal di rumah-rumah penduduk.
“Kami mohon ada evaluasi soal pemangkasan prosedur penyaluran bantuan dan mempercepat penyaluran logsitik ke tempat pengungsian. Ini kondisi tanggap darurat seperti ini harus tetap mengedepankan soal kemanusiaan bukan direpoti prosedural,” tambahnya. (gp.m)
Sedikitnya 400 orang pengungsi erupsi Gunung Merapi asal Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang yang tinggal Dusun Gedongan, Desa Blondo Kecamatan Mungkid, belum tersentuh bantuan. Mereka mengungsi atas inisiatif sendiri karena perkampungannya masih dalam radius 20 km dari puncak Merapi.
Mereka mengungsi tanpa dikoordinasi aparat setempat. Sayangnya kesadaran warga untuk dengan sendirinya mengungsi tak dibarengi dengan kesigapan penyaluran bantuan dari pemerintah setempat. Para pengungsi mandiri itu justru disulitkan dengan permasalahan prosedural terkait penyaluran bantuan.<>
Bantuan yang mereka ajukan ke posko induk di Kantor Bupati Magelang ditolak. Dengan alasan, tidak ada tanda tangan kepala desa dan camat. Padahal lokasi pengungsian itu hanya berjarak sekitar 5 km dari posko induk.
Penasihat Posko Merapi Bersama GP Ansor KH Muhammad Yusuf Chudlori, menyesalkan kejadian tersebut. Menurutnya, disaat tanggap darurat seperti ini masih ada prosedur yang merepotkan, padahal logistik adalah kebutuhan mendesak untuk para pengungsi.
“Presiden SBY yang berkantor di Yogyakarta bertujuan mempercepat penanganan tanggap darurat. Tapi ternyata pemerintah daerah masih mempersulit permintaan bantuan,” kata Gus Yusuf pada Ansor Online.
Dikatakannya, setiap pengungsi berhak mendapatkan uang lauk-pauk sebsar Rp 4.500/jiwa. Kejadian yang menimpa pengunsi dari Sawangan jelas mereka tidak meminta uang tapi logistik untuk kebutuhan pengungsi.
Hasil dari pendataan para relawan di Posko Merapi Bersama GP Ansor, lanjut dia, pengungsi mandiri jumlahnya mencapai ribuan. Mereka tidak hanya menempati tempat pengungsian yang ditetapkan tapi juga ada yang tinggal di rumah-rumah penduduk.
“Kami mohon ada evaluasi soal pemangkasan prosedur penyaluran bantuan dan mempercepat penyaluran logsitik ke tempat pengungsian. Ini kondisi tanggap darurat seperti ini harus tetap mengedepankan soal kemanusiaan bukan direpoti prosedural,” tambahnya. (gp.m)
