Jeddah, NU Online
Sekretaris Jenderal Organisasi Konferensi Islam (OKI) Prof Dr Ekmeliddin Ihsanoglu dan sejumlah negara Arab dan Muslim, termasuk Irak, mengecam keras rencana Senat AS untuk membagi-bagi wilayah Irak seusai garis etnis dan agama, karena hal itu akan semakin meningkatkan ketegangan.

Prof Ihsanoglu yang memimpin organisasi beranggotakan 57 negara itu mengatakan, rencana model Bosnia itu telah memicu aksi kekerasan sektarian sejak invasi pimpinan AS pada 2003, akan hanya "memperdalam akar kekerasan dan pembunuhan sektarian antar warga bangsa itu," kata Sekjen Ihsanoglu.<>

Sekjen OKI menyatakan, pihaknya merasa terkejut dengan rencana itu.

"Apa yang diperlukan sekarang adalah bukan pembagian wilayah negara itu, namun lebih penting adalah persatuan dan rekonsiliasi nasional nyata negara itu," katanya dalam suatu pernyataan seperti dilansir sumber Antara.

Prof Ihsanoglu menegaskan bahwa tidak seorang pun memiliki hak untuk memutuskan kedaulatan suatu negara selain rakyat negara bersangkutan, dan kedaulatan Irak merupakan suatu hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Irak secara eksklusif, dan tak dapat didelegasikan kepada partai apa pun di Irak.

"Usulan Senat AS itu benar-benar cacat hukum dan sangat berbahaya, yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah dan dunia secara keseluruhan," katanya.

Ia menyerukan untuk mencegah kebijakan tersebut, demi persatuan Irak dan integritas teritorialnya.

Pernyataan senada diutarakan Sekjen Dewan Kerjasama Teluk (GCC), Abdul Rahman Al-Attiya, yang menyebutkan bahwa hal itu akan menyulitkan situasi yang telah kacau ini dan bakal menimbulkan pertumpahan darah.

Kelompok GCC beranggotakan Bahrain, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, Qatar, dan Uni Emirat Arab.

Suriah dan Iran juga mengecam keras sikap AS itu yang menyebutkanya sebagai langkah yang sangat berbahaya.

Penolakan serupa ditegaskan pemerintah Irak yang menyebutkan bahwa masa depan Irak ditentukan oleh rakyatnya. (dar)