Banjarmasin, NU Online
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Kailmantan Selatan, Habib Hamid Abdullah, Adhariani, Gusti Faried Hasan Aman, dan HM Sofwat Hadi, mengupayakan terwujudnya madrasah bertaraf internasional (MBI) di daerahnya.
"Keberadaan madrasah bertaraf internasional (MBI) merupakan aspirasi pemerintah provinsi dan masyarkat Kalimantan Selatan (Kalsel), khususnya Kabupaten Tanah Laut," ujar anggota DPD Habib Hamid Abdullah di Banjarmasin, Rabu (30/6).<>
Hamid bersama tiga rekannya itu mengunjungi Kalsel selama reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di sana. Menurutnya, keberadaan MBI diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta memahami ilmu pengetahuan dan teknologi.
"Kami sudah menyurati Kementerian Agama untuk mempertanyakan realisasi pembangunan MBI di Bumi Tuntung Pandang, Tanah Laut. Namun hingga sekarang belum ada jawaban," sesalnya.
Menurut dia, kalau dalam sebulan ke depan masih belum ada jawaban, pihaknya akan bersurat kembali atau langsung menanyakan kepada Menteri Agama, karena rencana pembangunan MBI sejak satu tahun lalu sampai saat ini belum ada tanda-tanda dimulai.
Sesuai perjanjian, kata dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan MBI tersebut. Sedangkan realisasi pembangunannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Agama.(ant/sam)
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Kailmantan Selatan, Habib Hamid Abdullah, Adhariani, Gusti Faried Hasan Aman, dan HM Sofwat Hadi, mengupayakan terwujudnya madrasah bertaraf internasional (MBI) di daerahnya.
"Keberadaan madrasah bertaraf internasional (MBI) merupakan aspirasi pemerintah provinsi dan masyarkat Kalimantan Selatan (Kalsel), khususnya Kabupaten Tanah Laut," ujar anggota DPD Habib Hamid Abdullah di Banjarmasin, Rabu (30/6).<>
Hamid bersama tiga rekannya itu mengunjungi Kalsel selama reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di sana. Menurutnya, keberadaan MBI diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta memahami ilmu pengetahuan dan teknologi.
"Kami sudah menyurati Kementerian Agama untuk mempertanyakan realisasi pembangunan MBI di Bumi Tuntung Pandang, Tanah Laut. Namun hingga sekarang belum ada jawaban," sesalnya.
Menurut dia, kalau dalam sebulan ke depan masih belum ada jawaban, pihaknya akan bersurat kembali atau langsung menanyakan kepada Menteri Agama, karena rencana pembangunan MBI sejak satu tahun lalu sampai saat ini belum ada tanda-tanda dimulai.
Sesuai perjanjian, kata dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan MBI tersebut. Sedangkan realisasi pembangunannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Agama.(ant/sam)
