Malang, NU Online
Sekitar 900 Pondok Pesantren (Ponpes) yang tersebar di wilayah Jawa Timur (Jatim) "ditelantarkan" dan tidak diurus oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) termasuk untuk program Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun.
Calon Gubernur Jatim periode 2008-2013, Soekarwo, Rabu, ketika berkampanye hari pertama di Kota Malang mengatakan, Ponpes-ponpes tersebut tidak masuk rumusan program Wajar baik yang 9 tahun beberapa waktu lalu maupun 12 tahun yang sekarang sedang berjalan.<>
"Dari 900 Ponpes itu dihuni sekitar 1,3 juta santri, tetapi lulusannya tetap dianggap buta huruf, karena tulisannya rata-rata memang Arab gundul sehingga Diknas menilai angka buta huruf cukup tinggi terutama di Kabupaten Sampang, Situbondo dan Bondowoso," katanya di Malang.
Anehnya, kata Soekarwo yang berpasangan dengan Syaifullah Yusuf itu, mereka (para lulusan pesantren) itu banyak yang tidak lulus ketika mengikuti ujian penerimaan mahasiswa baru di Institut Agama Islam Negeri (IAIN), tetapi mereka justru diterima kuliah di Yaman, Maroko maupun Tunisia.
Menyinggung kualitas pendidikan secara umum di Jatim, Soekarwo mengatakan, juga belum menunjukkan tren positif termasuk kucuran anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah.
Kalau saja setiap daerah bisa mengucurkan dana minimal Rp15 miliar per tahun diluar kebutuhan tanah dan bangunan fisik, katanya, maka 5 atau 6 tahun mendatang, dunia pendidikan di Jatim akan lebih baik dan berkualitas sehingga berimbas pada angka penyerapan tenaga kerja.
Menurut dia, penyerapan tenaga kerja terdidik (profesional) ke luar negeri juga belum menggembirakan, karena kalah bersaing dengan negara lain. "Kalau pola dan kualitas pendidikan kita berubah lebih baik pasti mampu bersaing di pasar kerja internasional maupun di perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan tenaga profesional," katanya menegaskan.
Selain menyoroti persoalan pendidikan dimana pemerintah dianggap telah menganaktirikan Ponpes, pasangan Cagub yang diusung koalisi Partai Demokrat (PD) dan PKS itu juga menyoroti masalah ketenagakerjaan dan layanan kesehatan pada masyarakat yang belum maksimal. (ant)
Sekitar 900 Pondok Pesantren (Ponpes) yang tersebar di wilayah Jawa Timur (Jatim) "ditelantarkan" dan tidak diurus oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) termasuk untuk program Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun.
Calon Gubernur Jatim periode 2008-2013, Soekarwo, Rabu, ketika berkampanye hari pertama di Kota Malang mengatakan, Ponpes-ponpes tersebut tidak masuk rumusan program Wajar baik yang 9 tahun beberapa waktu lalu maupun 12 tahun yang sekarang sedang berjalan.<>
"Dari 900 Ponpes itu dihuni sekitar 1,3 juta santri, tetapi lulusannya tetap dianggap buta huruf, karena tulisannya rata-rata memang Arab gundul sehingga Diknas menilai angka buta huruf cukup tinggi terutama di Kabupaten Sampang, Situbondo dan Bondowoso," katanya di Malang.
Anehnya, kata Soekarwo yang berpasangan dengan Syaifullah Yusuf itu, mereka (para lulusan pesantren) itu banyak yang tidak lulus ketika mengikuti ujian penerimaan mahasiswa baru di Institut Agama Islam Negeri (IAIN), tetapi mereka justru diterima kuliah di Yaman, Maroko maupun Tunisia.
Menyinggung kualitas pendidikan secara umum di Jatim, Soekarwo mengatakan, juga belum menunjukkan tren positif termasuk kucuran anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah.
Kalau saja setiap daerah bisa mengucurkan dana minimal Rp15 miliar per tahun diluar kebutuhan tanah dan bangunan fisik, katanya, maka 5 atau 6 tahun mendatang, dunia pendidikan di Jatim akan lebih baik dan berkualitas sehingga berimbas pada angka penyerapan tenaga kerja.
Menurut dia, penyerapan tenaga kerja terdidik (profesional) ke luar negeri juga belum menggembirakan, karena kalah bersaing dengan negara lain. "Kalau pola dan kualitas pendidikan kita berubah lebih baik pasti mampu bersaing di pasar kerja internasional maupun di perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan tenaga profesional," katanya menegaskan.
Selain menyoroti persoalan pendidikan dimana pemerintah dianggap telah menganaktirikan Ponpes, pasangan Cagub yang diusung koalisi Partai Demokrat (PD) dan PKS itu juga menyoroti masalah ketenagakerjaan dan layanan kesehatan pada masyarakat yang belum maksimal. (ant)
