Pelaksanaan Konferensi Pengurus Wilayah (konferwil) Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, (7 Juli 2018) akan membawakan wajah NU Jateng 5 tahun mendatang. Tema yang tepat "Meneguhkan Kemandirian Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, Menyongsong Seabad Nahdlatul Ulama". Secara simultan NU mulai menampakkan perbaikan dalam banyak sektor menyongsong 1 abad NU.

Terpilih KH Ubaidullah Shodaqoh menjadikan kepercayaan ahlul halli wal aqdi (AHWA) untuk melanjutkan apa yang selama ini telah dikerjakan beliau. Sedangkan dari pelaksana harian amanah jatuh secara aklamasi terhadap KH Muhammad Muzammil. Sosok Kiai Muzammil bukan orang baru di kalangan NU Jateng, sejak kepengurusan KH Ahmad sudah aktif sebagai mengabdi (khadim).

Tema yang diusung dalam konferwil kali ini menjadi penting untuk dibahas dari berbagai macam pandangan. Kekuatan perekonomian warga NU yang menjadi mayoritas harus menjadi penopang kekuatan bangsa ini. Pemerintah harus bahu membahu dengan masyarakat untuk menguatkan berbagai sektor. Di sinilah NU hadir sebagai tanggung jawab bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Hal ini disebabkan pemerintah tak bisa menjangkau seluruh lapisan ranah kemasyarakatan.

NU pada mulanya juga lahir dari organisasi pedagang bagian dari komunitas yang perekonomian. Dalam 5 tahun terakhir banyak PCNU di Jateng yang sudah mulai bergeliat perekomiaannya. Dimulai dengan adanya dana ianah (iuran) yang sudah mulai berjalan untuk berbagai kegiatan hingga pembangunan fisik. Tentu harus terus ditingkatkan dalam perjalanan 5 tahun mendatang.

Selain itu, NU tak bisa dilepaskan dari peran pesantren. Kelahiran NU juga dibidani pesantren dalam skala besar. Dalam skala Jawa Tengah setidaknya terdapat 3.341 pesantren yang tersebar tak merata di kabupaten-kota. Maka bila NU ingin menjadi mandiri pesantren harus mampu menguatkan imunitas dirinya. Kemandirian pesantren menjadi tolok ukur kemandirian NU mulai dari ekonomi, politik, hingga kebudayaan.

KH Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa dengan Gus Dur menerangkan dalam Menggerakkan Tradisi (2010) bahwa kemandirian pesantren ini terdapat dua hal. Pondasi kemandirian dibangun atas nilai utama pesantren dengan cara memandang kehidupan secara keseluruhan sebagai ibadah. 

Kedua, keikhlashan atau ketulusan bekerja untuk tujuan bersama-sama. Karakter yang ditempa dalam pesantren ini menjadikan santri memiliki watak mandiri yang kuat. Selain itu, watak mandiri pesantren dapat dilihat dari fungsi kemasyarakatan pesantren secara umum dan dari pola pendidikan yang dikembangkan di dalamnya.

Jaringan pesantren tak hanya berhenti di dalam pesantren itu sendiri. Alumni atau mutakharrijin dari pesantren inilah yang sebenarnya memiliki peran sentral dalam mengembangkan kemandirian ekonomi ketika pulang ke masing-masing daerahnya. Mereka inilah sebenarnya yang menjadi tulang punggung kemandirian dan penggerak secara ekonomi, politik hingga kebudayaan.

Selain itu, semangat kebersamaan, saling bekerjasama, berbuat kebaikan secara terorganisir menjadi cita-cita mulia untuk diwujudkan. Prinsip kesederhanaan yang selalu ditekankan nahdliyyin menjadi pondasi dasar untuk membangun negara ini tanpa kesombongan. Banyak hal yang selama ini menjadi agenda besar Kiai Ubaidullah agar bisa terlaksana dalam masa khidmah kali ini.

Hal penting lain yang perlu diperhatikan menyambut 1 abad NU adalah bagaimana mengajarkan tradisi, budaya adiluhung ini pada generasi selanjutnya. Generasi yang telah berbeda zaman harus mampu mendapatkan substansi dari sebuah tradisi. 

Mereka akan mudah memahami apa tujuannya sehingga mampu dibungkus menjadi sikap dan nilai yang sesuai dengan kehidupan mereka. Perekat yang berupa tradisi dan budaya ini menjadi pintu masuk gerbang benteng untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI.

Penulis ingin mengungkapkan kembali apa yang ditulis H As'ad Ali  dalam Pergolakan Di Jantung Tradisi NU yang Saya Amati (2008) tentang kontekstualisasi kitab kuning. 

Kiai Masdar Farid Mas'udi dan beberapa kiai muda kemudian meneruskan halaqah itu dengan menggandeng RMI, anak organisasai NU yang membidani pesantren. 

Kiai Sahal Mahfudh dan Kiai Imron Hamzah (Jawa Timur) memayungi aktivitas halaqah RMI yang diselenggarakan di Watucongol, Muntilan, Jawa Tengah pada 1988. Acara yang mengusung pembahasan mengenai kontekstualisasi kitab kuning itu mendapat sambutan yang antusias dari beberapa kiai muda. 

Dalam forum itulah kiai Masdar membentangkan gagasan perlunya membaca kitab kuning secara kontekstualitas; bukannya taqlid secara harfiah terhadap teks kitab kuning. Masdar lalu mengusulkan memahami dan menerapkan metode analisis dan penalaran ulama klasik itu dalam situasi kekinian. Metode taqlid secara harfiah jelas ditolaknya.

Walaupun pemahaman tentang kitab kuning telah menjadi tradisi di pesantren. Tentu hal lain mengenai kontekstualisasi serta aplikasi dalam dunia nyata sangat diperlukan. Apalagi banyak teks-teks tersebut yang relevan pada masa kitab itu terbit. Maka harus ada beberapa penambahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. 

Pun hingga sekarang belum banyak kitab yang membahas secara detil dan terperinci tentang sistem kenegaraan negara bangsa. Peran kiai-ulama pesantren harus turun tangan untuk menuliskan pemahaman ini terhadap masyarakatnya agar memiliki keluasan khazanah keilmuan khas dari pesantren.

Terakhir, NU memberikan contoh bagaimana mencari seorang pemimipin dalam menjalankan organisasi. Tentu hal ini termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama terbaru, bukan hanya sekadar wacana belaka namun, sudah diberlakukan sejak muktamar di Jombang (2015). 

Bukan pemilihan secara langsung, namun dengan musyawarah mufakat diantara kiai-ulama dalam tataran syuriyah. Sedangkan tanfidziyyah sebagai pelaksana tetap dipilih oleh cabang-cabang tentu atas restu dari syuriyah. Sikap dan pola NU seperti inilah yang memberikan kontribusi terhadap kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Semoga.

*Mukhamad Zulfa, Penulis aktif di Jaringan Pesantren Jawa Tengah.