Nasional
Selain Vaksin Palsu, Jalur Distribusi Obat Legal Pun Seharusnya Diawasi
Jumat, 22 Juli 2016 | 20:00 WIB
Jakarta, NU Online
Ketua Pengurus Pusat Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (PP LKNU) Hisyam Said melihat sejumlah masalah di dunia farmasi di Indonesia. Menurutnya, masalah vaksin palsu merupakan satu dari sekian masalah farmasi di Indonesia yang belum menjadi perhatian pemerintah.
Hisyam Said menyebutkan masalah lalu lintas obat di Indonesia. Menurutnya, pemerintah belum maksimal dalam menjamin kualitas obat mulai dari produksi hingga pendistribusiannya.
Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin kualitas obat mulai dari proses produksi, distribusi, hingga ke tangan pengguna terakhir.
“Apakah alat pendingin sudah memadai untuk menjaga stabilitas suhu yang dibutuhkan obat? Pengujian obat itu harus dilakukan. Dan ini harus dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia,” kata Hisyam Said di Jakarta, Selasa (19/7).
Menurutnya, pemerintah melalui kementerian dan badan terkait harus mengusut kasus vaksin palsu. Tetapi mereka juga wajib melindungi hak konsumen atas kualitas obat yang tidak palsu.
“Model distribusi obat harus benar. Obat yang tidak palsu pun harus dijamin. Kadang tanggal kedaluwarsanya pendek sehingga kemampuan distribusinya lemah. Ini kita masih bicara obat yang legal, belum lagi yang palsu,” kata Hisyam. (Alhafiz K)
Ketua Pengurus Pusat Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (PP LKNU) Hisyam Said melihat sejumlah masalah di dunia farmasi di Indonesia. Menurutnya, masalah vaksin palsu merupakan satu dari sekian masalah farmasi di Indonesia yang belum menjadi perhatian pemerintah.
Hisyam Said menyebutkan masalah lalu lintas obat di Indonesia. Menurutnya, pemerintah belum maksimal dalam menjamin kualitas obat mulai dari produksi hingga pendistribusiannya.
Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin kualitas obat mulai dari proses produksi, distribusi, hingga ke tangan pengguna terakhir.
“Apakah alat pendingin sudah memadai untuk menjaga stabilitas suhu yang dibutuhkan obat? Pengujian obat itu harus dilakukan. Dan ini harus dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia,” kata Hisyam Said di Jakarta, Selasa (19/7).
Menurutnya, pemerintah melalui kementerian dan badan terkait harus mengusut kasus vaksin palsu. Tetapi mereka juga wajib melindungi hak konsumen atas kualitas obat yang tidak palsu.
“Model distribusi obat harus benar. Obat yang tidak palsu pun harus dijamin. Kadang tanggal kedaluwarsanya pendek sehingga kemampuan distribusinya lemah. Ini kita masih bicara obat yang legal, belum lagi yang palsu,” kata Hisyam. (Alhafiz K)
