Jakarta, NU Online
Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), AE Priyono mengatakan, saat ini banyak sekali kota-kota di Indonesia yang kehilangan ruang publik untuk masyarakat. Ruang publik yang dulunya sudah ada dan seharusnya dimaksimalkan sebagai sarana partisipasi sosial, partisipasi politik dan partisipasi sipil banyak yang hilang akibat birokrasi yang korup berkolaborasi dengan pemodal serakah.
<>
"Misalnya tanah lapang yang tadinya bisa untuk kegiatan warga sekarang berubah menjadi sarana kegiatan ekonomi. Warga kemudian tersingkir dan hanya mereka yang punya kemampuan uang bisa beraktivitas karena sudah dikomersilkan," ujarnya saat diskusi agenda penyusunan program-program skala prioritas civic-Islam di kantor LP3ES Pejaten Barat, Jakarta Selatan, Rabu (25/2).

Umat Islam, kata Priyono, bersama kekuatan demokratik yang kritis, terutama mahasiswa harus memiliki perhatian terhadap masalah ini karena sekarang banyak pemerintahan kota dan kabupaten yang justru lebih mengejar keuntungan laba dengan iklan atau pemasukan APBD tapi tidak menargetkan kepentingan warga.

"Misalnya jika ada kepala daerah memperbanyak taman, jangan lupa harus dipertanyakan, sejauh mana manfaat taman tersebut dibuat? Apakah hanya sekadar untuk bersolek, atau sudah untuk tujuan publik? Jangan lupa juga perlu didata, berapa banyak ruang publik yang sudah diprivatisasi," terangnya.

Menurut Priyono, salah satu kehadiran gerakan civic-Islam adalah untuk meningkatkan kualitas kebahagiaan warga dengan memperhatikan secara kritis soal ruang publik. "Gerakan civic-Islam mempertinggi peradaban kota civilization. Karena itu salah satu fokus kegiatannya adalah merebut kembali ruang publik untuk deliberasi dan partisipasi warga," jelasnya. (Ferlita/Mahbib)