Jakarta, NU Online 
Pemberian grasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap ratu mariyuana asal Australia, Schapelle Leigh Corby, merupakan keputusan yang dan tidak tepat dan menyiderai keinginan kuat dalam pemberantasa narkoba. <>

Demikian ungkap Ahmad Syauqi, Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) di gedung PBNU lt. 5 Jl. Kramat Raya 164 Jakarta, Kamis (31/15).  

“Banyak kalangan pelajar dan santri, baik yang berada dibawah binaan kader IPNU maupun dari kalangan pelajar lainnya yang mendesak kami untuk mengecam grasi presiden tersebut. Desakan yang langsung datang dari para pelajar dan santri ini di berbagai daerah di Indonesia ini sangatlah beralasan, mengingat kita sedang gencar mengampanyekan generasi muda anti narkoba. Sungguh disayangkan,” kata Syauqi.

Pemberian grasi lima tahun oleh presiden kepada Corby, lanjut Syauqi, sungguh tidak masuk akal, jika hanya mempertimbangkan faktor diplomatis antara Indonesia dan Australia. Sebab di berbagai negara lain, tidak ada ampun bagi pengedar narkoba. 

“Saya yakin, grasi presiden tersebut sangat melukai idealisme para aktivis anti narkoba dan generasi muda yang kerap menyatakan say no to drugs,” tegas dia.

Lebih lanjut, grasi presiden ini membutuhkan pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA). Karena itu, ungkap Syauqi, MA harus tegas untuk menolak grasi tersebut. “Jika MA tidak tegas menolak, maka jangan heran kalau para pengedar semakin berani mennginjak Indonesia,” pungkas Syauqi.


 
Redaktur: Mukafi Niam