Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menilai pemerintah gagal dalam membangun perekonomian Tanah Air. Menurut dia, klaim pertumbuhan ekonomi 6,5 persen ternyata tidak diikuti pemerataannya di kawasan pedesaan,
<>
Hal itu disampaikan kiai yang akrab disapa Kang Said ini usai menandatangani nota kesepahaman bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan di bidang pembangunan ekonomi pedesaan di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (1/8).

Menurut Kang Said, kekayaan atau sumber-sumber ekonomi selama ini masih dikuasai oleh kalangan tertentu saja. Pemerintah belum sepenuhnya memperhatikan perihal ketimpangan ekonomi di masyarakat.

“Ada yang namanya dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang katanya dananya triliunan, sasarannya orang miskin dan pengusaha, tapi yang menikmati masih (orang kaya) itu-itu saja,” katanya.

Sikap ini, jelasnya, tidak selaras dengan ajaran al-Qur’an yang menghendaki kekayaan yang ada di tangan pemerintah tidak hanya berpusar di lingkungan orang kaya saja. Rasulullah mencontohkan, di kala memimpin harta rampasan perang dibagi, termasuk ke anak yatim dan orang miskin.

“Kita sudah bosan, harta kita lagi-lagi itu yang pegang. Lagi-lagi itu,” ujarnya.

Kang Said juga menafsirkan surat at-Tin sebagai ayat yang menggambarkan tentang pangan (tin), energi (zaitun), konversi (turisinin). Kedaulatan untuk ketiga unsur itu adalah milik rakyat guna menciptakan negara yang tentram (baladil amin) sebagaimana diharapkan.

Karena itu, Kang Said menyambut baik kerja sama antara NU dan BUMN yang peduli dengan nasib perekonomian di kawasan pedesaan. Ia menambahkan, sudah seharusnya BUMN melakukan hal ini.

“Itu tanggung jawab pemerintah untuk memeratakan ekonomi,” tuturnya.

 

Penulis: Mahbib Khoiron