Jakarta, NU Online

Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU H Rumadi Ahmad menilai perlu adanya evaluasi rekruitmen dalam hal standar kesehatan petugas pemilu. Menurut Rumadi, selama ini standar kesehatan petugas pemilu terabaikan.

"Saya sih melihat mungkin ada keteledoran dari rekruitmen, ya, yang tidak menjadikan standar kesehatan apalagi dengan beban berat seperti sekarang ini sebagai salah satu ukuran," kata Rumadi kepada NU Online, Selasa (23/4).

Rumadi menyoroti standar kesehatan petugas karena dalam pandangannya, selama ini yang menjadi petugas pemilu didominasi oleh tokoh-tokoh lokal dan tidak ada pengecekan kesehatan dan mentalnya terlebih dahulu.

"Itu yang menurut saya memang perlu dievaluasi dari sisi itu," ucapnya.

Namun menurutnya, jika persoalan banyaknya petugas pemilu yang meninggal karena pelaksanaan pemilu secara serentak, maka untuk memecahkan persoalan tersebut perlu membuka kembali diskusi dengan serius karena pelaksanaan pemilu serentak ini lahir dari pergulatan panjang dan evaluasi terhadap persoalan pemilu sebelum-sebelumnya, seperti ongkos yang dianggap besar, sehingga salah satu cara untuk menghemat ongkos pemilu dengan melakukan pemilu serentak.

Selain standar kesehatan, ia juga menganggap perlunya asuransi kesehatan bagi petugas pemilu. Menurutnya, dengan pekerjaan yang mempunyai risiko tinggi, jaminan kesehatan menjadi kebutuhan yang sangat penting.

"(Jadi) harus ada semacam asuransi kesehatan bagi petugas pemilu. Ke depannya harus dipikirkan begitu," ucapnya. 

Berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Senin (22/4), sudah ada 91 orang petugas KPPS meninggal dunia dan 374 sakit. Jumlah itu belum termasuk personel polisi dan petugas lain yang meninggal atau sakit saat bertugas. (Husni Sahal/Abdullah Alawi)