Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) akan menggelar Bahtsul Masail ke-30 se-Jawa dan Madura. Rencananya bahtsul masail digelar di Pesantren Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, 20-22 Oktober 2016 mendatang.

Sejumlah isu kebangsaan akan diangkat dalam forum bahtsul masail tersebut. Salah satuya terkait penggunaan tenaga kerja buruh asing. Kemudian soal status tanah hasil reklamasi. Berikutnya masalah perusahaan yang merusak lingkungan. Lalu terkait Undang-undang Minerba (mineral dan batu bara).

“Bahtsul masail ini akan dihadiri sekitar 600 delegasi pesantren se-Jawa-Madura,” kata Ketua Panitia, KH Arwani Syaerozi di hadapan wartawan, Senin (12/9) seperti dilansir radarcirebon.com. Rilis ini juga dikirim oleh akun email Pesantren Assalafie kepada NU Online, Selasa (13/9) pukul 11.00 WIB.

Menurutnya, masalah-masalah itu diangkat karena bersifat aktual. Bagian dari problematika bangsa yg perlu dikaji dan dicarikan solusi dari berbagai aspek. Termasuk yurisprudensi Islam (fikih).

Apalagi menurutnya, masalah buruh asing seperti dari Tiongkok yang menyerbu Indonesia. Sementara kondisi dalam negeri masih membutuhkan lapangan pekerjaan.

Gus Arwani menyadari, konekuensi dari perjanjian keran Masyarakat Ekonomi ASEAN terkait pekerja asing. Namun, banyak juga temuan kasus pekerja asing dari luar ASEAN, bahkan ilegal. “Ini yang perlu dikaji dan disikapi dalam forum bahtsul masail,” kata gus Arwani.

Jamaludin Mohammad menambahkan, isu lainnya seperti buruh migran dari Cirebon termasuk menjadi materi bahstul masail yang akan digelar FMPP. Dalam forum ini ada banyak masalah turunan yang juga penting dikaji.

Koordinator hubungan masyarakat dari panitia ini juga menyebutkan, FMPP menggelar bahtsul masail di Jawa Barat merupakan yang pertama kalinya. Sebelumnya selalu digelar di Jawa Tengah maupun Jawa timur.

“Tradisi bahtsul masail ini merupakan inisiasi kalangan pesantren NU. Warga NU kultural. Harapannya, pesantren mampu menjadi bagian pemecah problem-problem kebangsaan,” tukasnya. (hsn)