Jakarta, NU Online 

Aksi unjuk rasa ratusan ribu rakyat Pati, Jawa Tengah, menjadi sorotan publik menyusul kebijakan kontroversial Bupati Pati, Sudewo, yang sempat menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen tanpa melibatkan aspirasi rakyat Pati.

 

Kebijakan yang sudah dibatalkan itu dinilai arogan sehingga memicu gelombang protes yang memuncak dalam aksi di depan Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah pada Rabu (13/8/2025). Kini, meskipun kebijakan tersebut dibatalkan, rakyat mengendus arogansi kepemimpinan Sudewo sehingga menuntut dia mundur dari jabatannya.

Akademisi Hukum Tata Negara sekaligus Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ferdian Andi, menilai demonstrasi tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat atas kebijakan publik yang tidak berpihak kepada mereka.

Ferdian menyatakan bahwa peristiwa di Pati menjadi pengingat seluruh pejabat mengenai pentingnya pelibatan publik dalam proses perumusan kebijakan, termasuk dalam penyusunan peraturan daerah.

“Protes publik di Pati memberi pesan penting bahwa penyusunan kebijakan publik (tak terkecuali Peraturan Daerah) harus melalui proses pelibatan publik secara bermakna (meaningful participation). Kebijakan publik tidak boleh memunggungi aspirasi masyarakat,” tegasnya saat dihubungi NU Online pada Rabu (13/8/2025).

Ia juga menekankan bahwa respons para pejabat terhadap suara masyarakat harus disampaikan dengan empati dan sikap simpatik. Ferdian menganggap, ketidaksensitifan dalam merespons justru bisa menjadi blunder yang merugikan pemerintah itu sendiri.

“Respons pejabat publik terhadap aspirasi publik harus empatik dan simpatik. Respons nir-empatik justru akan membuat blunder pejabat,” ujar Ferdian.

Selain itu, Ferdian menyoroti peran besar media sosial dalam mengamplifikasi isu-isu publik. Menurutnya, peristiwa di Pati bisa menjadi pelajaran penting bagi para pemangku kebijakan untuk lebih berhati-hati dalam menyusun kebijakan maupun dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik.

“Peristiwa di Pati memberi pelajaran penting bagi pejabat publik lainnya untuk menaikkan sensitivitasnya mulai dari kebijakan, pernyataan, dan tindakannya di ruang publik,” jelasnya.

Bahkan, persoalan tersebut mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Melalui Ketua Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, Prabowo menyampaikan bahwa Bupati Pati, Sadewo, harus segera membatalkan kebijakan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen.

"Terkait isu di Pati, saya pastikan arahan dari Presiden tersampaikan dengan baik dan dijalankan demi ketenangan masyarakat," katanya melelaui instagram pribadinya dikutip NU Online di Jakarta.

Diketahui, PCNU Pati sudah mengeluarkan maklumat menjelang aksi demonstrasi. Salah satu poin maklumat itu adalah Bupati Pati didorong untuk meminta maaf secara terbuka kepada rakyat karena kebijakannya menimbulkan mudharat (keburukan).

"Bupati Pati diminta melakukan introspeksi dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat atas kebijakan yang tidak maslahah, bahkan menimbulkan madharat. Secara khusus, bupati juga diminta meminta maaf kepada PCNU Kabupaten Pati terkait klaim sepihak atas persetujuan kebijakan lima hari sekolah," tulis poin keempat maklumat tersebut.

 

Diketahui sebelumnya, video Bupati Pati Sudewo menantang massa ramai di media sosial. Pada video itu, Sudewo memberikan tanggapan terkait adanya wacana aksi demo penolakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen pada 13 Agustus 2025.

Pada video itu Sudewo mengaku tidak gentar apabila ada pendemo. Dia mengaku 5 ribu, bahkan 50 ribu tidak akan gentar. Menurutnya keputusan itu untuk memajukan masyarakat Kabupaten Pati.

"Siapa yang akan melakukan aksi, Yayak Gundul? Silakan lakukan, jangan hanya 5 ribu orang, 50 ribu orang suruh mengerahkan saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan tetap maju dan saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh bargaining apapun dengan Yayak Gundul. Silakan kalau ada pihak pihak yang mau demo silakan. Saya tidak akan gentar, tidak akan mundur satu langkah," ujar Sudewo.

"Yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk pembangunan Kabupaten Pati. Yang terbaik untuk rakyat Kabupaten Pati," imbuh Sudewo.