Jeddah, NU Online
Saudi Arabia akan menggunakan teknologi canggih untuk mengatasi jamaah haji ilegal yang menyusup ke tempat-tempat suci. Hal ini diungkapkan oleh seorang pejabat keamanan senior Saudi Arabia.
<>
“Kami akan menerapkan teknologi canggih untuk pertama kalinya mulai tahun ini guna mendeteksi pemalsuan izin haji,” kata Mayor Jenderal. Ayed Al-Harbi, komandan urusan passport haji dan direktur asisten umum seperti dilansir International Islamic News Agency (IINA), (9/9).
Dia mengatakan, teknologi baru ini akan membantu petugas keamanan di tempat pemeriksaan menjalankan tugas mereka secara efisien.
“Mereka juga akan dilengkapi dengan peralatan untuk mengecek sidik jari jamaah haji ilegal yang mencoba masuk ke tanah suci,” katanya.
“Data para pelanggar akan dimasukkan dalam sistem elektronik untuk mengusir mereka.”
Pernyataan Al-Harbi ini menindaklanjuti peringatan keras oleh Gubernur Makkah Pangeran Khaled Al-Faisal yang menyatakan pelanggaran aturan haji akan dideportasi dengan segera dan dilarang masuk Saudi Arabia selama 10 tahun. Pemerintah juga memperingatkan para penyedia angkutan yang membawa jamaah haji ilegal akan mendapat hukuman maksimal. Biro Haji illegal juga akan ditangkap dan dihukum.
Al-Harbi mengatakan sejumlah petugas akan dikerahkan di delapan pintu masuk Makkah Shumaysi Saree, Shumaysi Qadeem, Bahitah, Taneem, Kaakiyah, Al-Karr, Husseiniyah dan Akishiyah. Helikopter-helikopter juga akan digunakan untuk mengawasi jalur ilegal di gurun.
“Kami juga akan mengerahkan petugas wanita di semua pintu masuk untuk memeriksa jamaah wanita,” kata Al-Harbi. “Kami tidak akan mengizinkan siapapun melewati pintu pemeriksaan tanpa verifikasi identitas dan izin haji,” tegasnya.
Dia menambahkan bahwa para pelanggar akan ditolak untuk pembaharuan iqoma dan transfer sponsorships.
Para jamaah haji mulai berdatangan untuk mengikuti ibadah haji yang jatuh pada 13 Oktober. Pada tahun ini, jumlah jamaah haji akan berkurang dari tahun-tahun sebelumnya karena pemerintah memotong kuota jamaah haji asing sebesar 20 persen dan jamaah haji domestik sebesar 50 persen.
Para investor mengatakan, mereka berpotensi kehilangan 2 milyar Real Saudi karena mereka telah mengikat kontrak dengan hotel untuk akomodasi sebelum diberlakukannya keputusan tersebut.
“Kami harus membayar jumlah sesuai dengan kontrak pada pemilik hotel atau menghadapi gugatan,” kata Sharief Mansour, kepala komite real estate Dewan Mekkah. Ia meminta agar pemerintah mengambil tindakan untuk menghindari kerugian yang dialami oleh para investor. (mukafi niam)
foto: IINA
