Jakarta, NU Online
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Malang dalam aksi unjuk rasa, Kamis, mengingatkan masyarakat akan keterbatasan sumber daya air yang dalam waktu dekat justru akan dijual kepada pemodal asing.

Menurut Koordinator Lapangan aksi PMII Syaifuddin, ketidakberdayaan masyarakat buruh, petani bahkan masyarakat Indonesia secara umum terus-menerus ditindas oleh pemerintah sendiri melalui kebijakan-kebijakannya.

"Bahkan yang lebih ironis dan parah,  pemerintah justru mencoba mengambil hak milik masyarakat yang paling asasi dan paling penting dalam kehidupan manusia yakni air melalui kebijakan privatisasi air yang diimplementasikan dalam Rancanagan Undang-Undang (RUU) yang masih digodok oleh DPR," katanya.

Dikatakannya, dampak ke depan atas kebijakan privatisasi air oleh pemerintah tersebut bagi masyarakat adalah jika mereka ingin mendapatkan air harus memakai kartu prabayar, dan di daerah pertanian serta perkebunan kalau lahannya ingin mendapat air juga harus mendapatkan ijin pemerintah setempat.

Oleh karena itu, PMII melalui pernyataan sikapnya menolak RUU Sumber Daya Air, menolak segala bentuk privatisasi serta menuntut dikeluarkannya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dari dunia pertanian.

Menanggapi aksi ratusan anggota PMII itu, Wakil Ketua DPRD Kota Malang Achmad Syafi’i mengatakan pihaknya tidak berwenang memberikan kebijakan apalagi keputusan. "Kami akan mengusulkan dan mengirimkan tuntutan tersebut kepada DPR RI," katanya.(mkf)