Jakarta, NU Online

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat, KH Hasan Nuri Hidayatullah melarang pengurus NU Jawa Barat dan tingkatan ke bawah ikut kampanye dan dukung-mendukung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dengan membawa atribut NU.

"Kepada seluruh lapisan kepengurusan NU di lingkungan Provinsi Jawa Barat, mari kita taati hasil Munas dan Konbes NU untuk tidak menggunakan atribut dan alat organisasi NU dalam proses Pilkada serentak yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Semoga kita dan jam'iyyah kita NU yang kita cintai senantiasa dalam barokah Allah," kata Kiai Hasan kepada NU Online, Selasa (26/6).

Menurutnya, politik NU adalah politik kebangsaan yang harus mengayomi semua warga, sehingga tidak dibenarkan secara organisasi ikut politik praktis berupa dukung mendukung pasangan calon, apalagi ikut kampanye.

Demi menjaga marwah NU dan menaati aturan organisasi yang didirikan 31 Januari 1926 ini, ia mengaku telah jauh-jauh hari mewanti-wanti pengurus NU agar menaati perintahnya.

Upaya tersebut tidak sia-sia karena sampai sekarang pihaknya tidak menerima laporan tentang pembangkangan yang dilakukan bawahanya. "Alhamdulillaah saya belum menemukan laporan kaitan dengan hal ini. Dan alhamdulillah dalam pilkada serempak tahun ini, lingkungan PWNU dan PCNU se-Jawa Barat relatif sangat kondusif," ucap pria yang karib disapa Gus Hasan itu.

Namun demikian, Gus Hasan tidak melarang pengurus NU dalam menggunakan hak politiknya, yakni memilih dan dipilih karena konstitusi menjaminya. "Adapun secara pribadi, semua warga negara mempunyai hak memilih dan dipilih. Kita hargai karena dilindungi juga hak tersebut oleh Undang-Undang," jelasnya. (Husni Sahal/Kendi Setiawan)