Wapres Perintahkan Lakukan Sertifikasi Ponpes

Semarang, NU Online
Wakil Presiden M Jusuf Kalla memerintahkan dilakukannya sertifikasi terhadap pondok pesantren (Ponpes) agar pemerintah bisa memberikan bantuan kepada para gurunya.

"Nanti saya bikin sertifikasi ponpes. Jadi tahu persis berapa gurunya, berapa santrinya, dan yayasannya juga harus betul," kata Wapres M Jusuf Kalla saat berdialog di Ponpes Fuluhiyah, Mranggen, Demak, Jateng, Jumat (19/6).<>

Sebelumnya seorang peserta, Abdul Kholik Murod, mempertanyakan nasib para guru tidak tetap dan guru swasta di Ponpes-ponpes yang tidak diperhatikan pemerintah. Menurut Abdul Kholik pemerintah hanya memperhatikan para guru Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Anggaran pendidikan sudah 20 persen, mestinya negara tak hanya perhatikan PNS. Memang ini negara PNS saja," kata Abdul Murod.

Menurut Wapres, dengan dilakukan sertifikasi terhadap ponpes maka akan diketahui persis berapa gurunya, berapa yayasan, dan siapa penanggungjawabnya. "Nanti dibantu negara melalui gubernur, tapi dananya dari pusat," ujarnya.

Wapres juga mengaku optimistis akan bisa memberikan tunjangan yang layak kepada para guru swasta. Apalagi, tambahnya, jika ekonomi Indonesia tumbuh sebesar delapan persen. "Kalau APBN bisa mencapai Rp 2000 triliun, maka 20 persennya menjadi 400 triliun rupiah. Itu sangat bisa untuk berikan tunjangan guru-guru swasta," katanya.

Wapres menegaskan, yang diperlukan bangsa Indonesia adalah fondasi ekonomi yang kuat. "Kita harus capai kemandirian bangsa dengan memenuhi kebutuhannya sendiri," ujarnya. Menurut Wapres, untuk mencapai fondasi ekonomi yang kuat, ponpes bisa mengambil peran. Misalnya mengembangkan ternak sapi, sehingga tidak perlu impor sapi, susu dan sebagainya.

Saat menjabat Menko Kesra,  Jusuf Kalla mengaku telah diambil kebijakan untuk mengangkat para guru bantu. Menurut Wapres, setidaknya 150 ribu guru bantu diangkat menjadi PNS setiap tahunnya. (ant/mad)