Jakarta, NU Online
Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As'ad Said Ali mengatakan, dirinya melihat tanda-tanda bawha fobia masyarakat terhadap idiologi Pancasila sudah semakin surut setelah 10 tahun berjalannya reformasi.
"Saat ini sudah muncul kesadaran bahwa melupakan Pancasila itu merupakan sebuah kesalahan," ujar As'ad saat saat menjadi narasumber dalam pertemuan Pimpinan MPR dengan Tim Penyusunan Penyempurnaan Metode dan Bahan Materi Sosialisasi Putusan MPR di Gedung MPR Jakarta, Kamis.<>
Menurut As'ad, mengabaikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan membuat bangsa Indonesia kehilangan arah, sebagaimana yang terjadi beberapa tahun pada awal era reformasi. Oleh karena itu, As'ad mengatakan, pihaknya mendukung inisiatif MPR mensosialisasikan simbol-simbol penting negara, seperti Pancasila, NKRI, ataupun UUD 1945.
Namun, ia menambahkan, model sosialisasi simbol-simbol kenegaraan tersebut tidak boleh lagi menggunakan cara indoktrinasi Pancasila seperti di masa lalu. "Harus dibuka ruang-ruang untuk dialog dan diskusi dan dalam forum seperti itu bisa dilakukan penggalian terhadap pemikiran para "founding fathers" saat mereka merumuskan falsafah negara kita," ujarnya.
Ideologi Pancasila, menurut dia, juga terbuka terhadap pemikiran-pemikiran apapun sepanjang tidak bertentangan dengan makna awal dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara.
Di tempat yang sama, mantan Wakil Ketua MPR Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengatakan, NKRI sebagai salah satu pilar negara dan tercantum dalam konstitusi sebagai bentuk negara juga harus terus disosialisasikan secara luas. "Generasi penerus saat ini yang semakin rasional, kurang memahami latar belakang historis pembentukkan NKRI ini," ujarnya.
Terkait dengan semangat otonomi daerah, mantan Kaster TNI itu melihat praktek otonomi tersebut sebenarnya sudah sangat dekat dengan federalisme."Kerangka otonomi daerah seluas apapun, seharusnya tidak boleh menyimpang dari substansi NKRI ini," ujarnya.
Sementara itu Ketua MPR Taufiq Kiemas menegaskan, pertemuan yang digagas pimpinan MPR tersebut dimaksudkan untuk meminta masukkan para pakar dan tokoh masyarakat terkait sosialisasi sejumlah putusan MPR, terutama tentang makna strategis Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup, makna UUD 1945, NKRI serta Bhineka Tunggal Ika.
"Keempat tema strategis itu perlu disusun karena akan menjadi bagian dari materi sosialisasi putusan MPR untuk melengkapi materi yang selama ini telah disosialisasikan," ujar Taufiq Kiemas.
Menurut Ketua MPR, penambahan materi sosialisasi ini dianggap penting dan strategis karena pada kenyataannya banyak masyarakat khususnya generasi muda yang tidak memahami tentang nilai-nilai dan makna yang terkandung dalam keempat tema itu. (ant/mad)
Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As'ad Said Ali mengatakan, dirinya melihat tanda-tanda bawha fobia masyarakat terhadap idiologi Pancasila sudah semakin surut setelah 10 tahun berjalannya reformasi.
"Saat ini sudah muncul kesadaran bahwa melupakan Pancasila itu merupakan sebuah kesalahan," ujar As'ad saat saat menjadi narasumber dalam pertemuan Pimpinan MPR dengan Tim Penyusunan Penyempurnaan Metode dan Bahan Materi Sosialisasi Putusan MPR di Gedung MPR Jakarta, Kamis.<>
Menurut As'ad, mengabaikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan membuat bangsa Indonesia kehilangan arah, sebagaimana yang terjadi beberapa tahun pada awal era reformasi. Oleh karena itu, As'ad mengatakan, pihaknya mendukung inisiatif MPR mensosialisasikan simbol-simbol penting negara, seperti Pancasila, NKRI, ataupun UUD 1945.
Namun, ia menambahkan, model sosialisasi simbol-simbol kenegaraan tersebut tidak boleh lagi menggunakan cara indoktrinasi Pancasila seperti di masa lalu. "Harus dibuka ruang-ruang untuk dialog dan diskusi dan dalam forum seperti itu bisa dilakukan penggalian terhadap pemikiran para "founding fathers" saat mereka merumuskan falsafah negara kita," ujarnya.
Ideologi Pancasila, menurut dia, juga terbuka terhadap pemikiran-pemikiran apapun sepanjang tidak bertentangan dengan makna awal dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara.
Di tempat yang sama, mantan Wakil Ketua MPR Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengatakan, NKRI sebagai salah satu pilar negara dan tercantum dalam konstitusi sebagai bentuk negara juga harus terus disosialisasikan secara luas. "Generasi penerus saat ini yang semakin rasional, kurang memahami latar belakang historis pembentukkan NKRI ini," ujarnya.
Terkait dengan semangat otonomi daerah, mantan Kaster TNI itu melihat praktek otonomi tersebut sebenarnya sudah sangat dekat dengan federalisme."Kerangka otonomi daerah seluas apapun, seharusnya tidak boleh menyimpang dari substansi NKRI ini," ujarnya.
Sementara itu Ketua MPR Taufiq Kiemas menegaskan, pertemuan yang digagas pimpinan MPR tersebut dimaksudkan untuk meminta masukkan para pakar dan tokoh masyarakat terkait sosialisasi sejumlah putusan MPR, terutama tentang makna strategis Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup, makna UUD 1945, NKRI serta Bhineka Tunggal Ika.
"Keempat tema strategis itu perlu disusun karena akan menjadi bagian dari materi sosialisasi putusan MPR untuk melengkapi materi yang selama ini telah disosialisasikan," ujar Taufiq Kiemas.
Menurut Ketua MPR, penambahan materi sosialisasi ini dianggap penting dan strategis karena pada kenyataannya banyak masyarakat khususnya generasi muda yang tidak memahami tentang nilai-nilai dan makna yang terkandung dalam keempat tema itu. (ant/mad)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Larangan Pamer dan Bangga dengan Dosa-dosa
2
Khutbah Jumat: Membumikan Akhlak Nabi di Tengah Krisis Keteladanan
3
Pastikan Arah Kiblat Tepat Mengarah ke Ka'bah Sore ini
4
Khutbah Jumat: Sesuatu yang Berlebihan itu Tidak Baik, Termasuk Polusi Suara
5
Trump Turunkan Tarif Impor Jadi 19 Persen, Ini Syarat yang Harus Indonesia Penuhi
6
Khutbah Jumat: Meneguhkan Qanaah dan Syukur di Tengah Arus Hedonisme
Terkini
Lihat Semua
