Wahabi, Hanya bisa Hidup di Negara Demokrasi tapi Tolak Demokrasi
NU Online · Kamis, 27 Agustus 2009 | 06:52 WIB
Ada sikap tidak konsisten yang ditunjukkan oleh kelompok Islam garis keras atau golongan wahabi dalam mensikapi bentuk pemerintahan. Dimana-mana, mereka selalu mendengungkan penolakan terhadap demokrasi, padahal keberadaan mereka hanya diakui di negara-negara yang menganut demokrasi.
“Di Timur Tengah, mereka dikejar-kejar, akhirnya mereka lari ke Barat yang menggunakan sistem demokrasi. Mereka bisa hidup di Indonesia karena disini berasaskan Pancasila dan demokrasi. Apa yang menghidupi mereka, dikutuk sendiri,” kata Ketua PBNU Masdar F Mas’udi dalam acara pendidikan kader dakwah LDNU di gedung PBNU, Jakarta, Kamis (27/8).<>
Di negara yang secara tegas menggunakan sistem Islam, kelompok-kelompok ini berusaha ditekan. Tak usah jauh-jauh, di Malaysia, kelompok Wahabi menghadapi tantangan berat. “Di Malaysia, kelompok Wahabi ditangkap,” tandasnya.
Kini, disaat ramai diperbincangkan tentang pengawasan kegiatan dakwah oleh kepolisian, kelompok yang biasanya tak pernah menyuarakan tentang kebebasan berpendapat ini berteriak bahwa hal ini melanggar kebebasan beragama karena merasa kepentingannya terancam. Sikap seperti ini menurutnya menunjukkan sebuah kemunafikan.
Setuju Pemantauan
Masdar juga menyatakan setuju dengan adanya pemantauan terhadap kegiatan dakwah karena kalau materinya terkait dengan permusuhan, hal ini tidak ada kaitannya dengan agama.
“Jangan mengatasnamakan agama dengan menggunakan Qur’an dan Hadist, lalu semuanya menjadi halal,” jelasnya.
Dijelaskannya, sebagian masjid di daerah perkotaan, kini khutbahnya juga disampaikan dengan ajakan untuk melakukan agitasi dan memprovokasi orang lain sehingga seolah-olah setelah selesai jum’atan, jamaah diminta untuk membenci fihak lain.
Dakwah menurutnya harus mendorong terjadinya kebaikan dan disampaikan dengan cara yang baik-baik.
Upaya pengawasan menurutnya merupakan usaha untuk menangkal sejak dini potensi terjadinya upaya menyebar kebencian kepada fihak lain. Organisasi Islam moderat seperti NU tak perlu khawatir dengan hal ini karena tak akan mengganggu keberadaan dakwah yang dijalankannya. (mkf)
Terpopuler
1
LBH Ansor Terima Laporan PMI Terlantar Korban TPPO di Kamboja, Butuh Perlindungan dari Negara
2
Dukung Program Ketahanan Pangan, PWNU-HKTI Jabar Perkenalkan Teknologi Padi Empat Kali Panen
3
Menbud Fadli Zon Klaim Penulisan Ulang Sejarah Nasional Sedang Uji Publik
4
Guru Didenda Rp25 Juta, Ketum PBNU Soroti Minimnya Apresiasi dari Wali Murid
5
Kurangi Ketergantungan Gadget, Menteri PPPA Ajak Anak Hidupkan Permainan Tradisional
6
Gus Yahya Sampaikan Selamat kepada Juara Kaligrafi Internasional Asal Indonesia
Terkini
Lihat Semua