Upaya Teratur Jadikan Indonesia Negara Syariah

Jakarta, NU Online
Mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan, beragam protes dan reaksi negatif atas rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat (AS) George W Bush 20 Nopember mendatang, merupakan upaya membuat Indonesia menjadi negara syariah.

“Ada sebuah sebab lain yang selama ini tidak pernah dikemukakan. Protes dan rangkaian itu adalah bagian dari usaha secara teratur untuk membuat Indonesia menjadi negara syariah,” kata Gus Dur kepada wartawan di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Juma’t (17/11)

Hadir mendampingi Gus Dur dalam konferensi pers tersebut, Menteri Tenaga Kerja Erman Suparno dan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir.

Menurut Gus Dur, upaya itu jelas berlawanan dengan Keputusan Muktamar NU ke-9 di Banjarmasin (Kalimantan Selatan-Red) pada tahun 1935, yang menyatakan bahwa pelaksanaan syariah Islam di Indonesia tidak memerlukan negara Islam.

Rencana kunjungan Bush, kata Gus Dur, seharusnya disikapi secara wajar saja. Karena, menurutnya, hal itu tidak bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia. “Saya melihat dari satu arah, yaitu konstitusi. Amerika (George W Bush-Red) mau ke Indonesia dan Indonesia (pemerintah) menerima, itu sah-sah saja,” terang Gus Dur.

Terkait dengan sikap sejumlah pemimpin organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia yang menyatakan menolak menemui orang nomer satu di AS itu, Gus Dur tak mempermasalahkannya. Menurutnya, hal itu hak dari pada ormas Islam sendiri. “Itu urusan ormas-ormas Islam,” tandasnya.

Demikian juga mantan Ketua Umum PBNU itu tak mempermasalahkan jika pemerintah tak mengundang dirinya dalam pertemuan tersebut. “Kalau diundang, ya saya pikirkan dulu,” jawab Gus Dur diplomatis.

Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB itu juga tak melarang jika ada kader partainya yang turut dalam aksi menolak Bush. “Tidak ada larangan. Mau demo, ya silakan. Saya bicara ini bukan atas nama PKB, ini pendapat pribadi. Tapi kalau ada orang yang mengikuti pendapat saya, ya nggak apa-apa,” ujarnya.

Tak ada pembicaraan reshufle kabinet

Dalam kesempatan itu, Gus Dur membantah jika pertemuannya dengan Erman Suparno dan Soetrisno Bachir membahas isu reshufle kabinet. "Tidak ada pembicaraan itu. Mas Trisno (Soetrisno Bachir-Red) berkunjung ke saya dalam rangka mempererat ikatan persaudaraan saja," kilahnya.

Selain itu, imbuh Gus Dur, soal isu reshufle kabinet adalah di luar kewenangannya. "Itu urusannya Muhaimin Iskandar (Ketua Umum DPP PKB versi Muktamar Semarang). Saya hanya bagian basic policy (kebijakan dasar) saja," tandasnya. (rif)