Tidak Ada Pelantikan Bagi Pengurus PWNU Jatim

Surabaya, NU Online
Kepengurusan baru PWNU Jawa Timur periode 2008 – 2013, dipastikan tidak akan dilantik oleh PBNU sebagaimana biasanya. Kepastian itu disampaikan oleh H Abdul Wahid Asa, Wakil Ketua PWNU, kepada NU Online di Kantor PWNU Jatim pada Sabtu (11/10).

“Dipastikan tidak ada pelantikan bagi kepengurusan saat ini,” kata Pak Wahid, sapaan akrabnya. Meski tidak dilantik seperti lazimnya tradisi yang dijalani kepengurusan baru, namun ia mengaku pihaknya tetap terus bekerja sebagaimana biasanya.<>

Tidak adanya pelantikan itu sendiri, menurut Pak Wahid, bukan karena ada problem dengan PBNU, namun atas inisiatif PWNU Jawa Timur sendiri. “Kita malu, terlalu sering dilantik, padahal orang-orangnya ya itu-itu juga,” jelas anggota FKB DPRD Jawa Timur itu.

PWNU Jawa Timur layak meminta tidak dilakukan pelantikan, karena kepengurusannya memang terlalu cepat berganti. Bermula dari Konferwil di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo (2007), delapan bulan kemudian dilakukan pergantian karena sang ketua tanfidziyah saat itu dianggap berhalangan tetap oleh Syuriah.

PBNU menyetujui langkah itu. Dilakukan pergantian dengan menunjuk KH Hasan Mutawakkil Alallah sebagai Pjs Ketua, dengan rais tetap KH Miftachul Akhyar. Dua bulan kemudian digelar Konferwil di Kantor PWNU, yang akhirnya mengukuhkan pasangan Kiai Miftah dan Kiai Mutawakkil untuk menahkodai perjalanan PWNU Jawa Timur periode 2008 – 2013.

Karena pergantian kepengurusan terlalu cepat dan orangnya tidak banyak berubah, akhirnya pelantikan ditiadakan, meski surat keputusan PBNU telah diterima oleh PWNU Pada bulan Ramadlan kemarin.

Padahal bila diperlukan seremonial pelantikan ada waktu yang sangat tepat. Yakni tanggal 22 Oktober, bertepatan dengan acara halal bihalal di Kantor PWNU. Secara kebetulan pula Ketua Umum PBNU Dr KH A Hasyim Muzadi dan Menkes Siti Fadhilah Supari akan hadir dalam kesempatan itu. Namun karena memang sudah diniati tidak ada pelantikan, acara halal bihalal akan murni untuk menjalin silaturahmi.

Pak Wahid menuturkan, seremonial pelantikan tidak diatur dalam AD/ ART NU. Artinya, tanpa ada pelantikan pun kepengurusan sudah sah dan bisa berjalan sebagaimana biasa. Karenanya, sekalipun tidak dilantik, mereka akan bekerja sebagaimana biasa. “Kalau dilantik lagi malah tidak enak kita, malu,” ujarnya. (sbh).