Terkait Soal Ujian "Gus Dur", NU Pemalang Siap Gelar Aksi

Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) Pemalang akan menggelar demonstrasi di gedung DPRD dan Kantor Bupati Kabupaten Pemalang. Demonstrasi turun ke jalan telah mendapat persetujuan dari seluruh banom NU Pemalang dalam sebuah rapat gabungan, kemarin (14/4).
 
Rapat yang berlangsung di kantor NU Pemalang sejak pukul 14.00 hingga 17.30 dihadiri sekitar 50 pengurus cabang dan anak cabang se-Kabupaten Pemalang. <<>br />
Demonstrasi akan digelar pada hari Senin (18/4) di gedung DPRD dan Kantor Bupati Pemalang. Hal tersebut dilakukan terkait pelecehan terhadap KH. Abdurrahman Wahid dalam sebuah soal ujian IPS.

"Ini adalah bentuk kekecewaan kami terhadap Dindikpora yang tidak melaksanakan kesepakatan. Kami akan mendatangkan warga NU se-Kabupaten Pemalang, sedikitnya 500 orang," terang Koordinator KBNU Imron Khudlori pada Kontributor NU Online di Pemalang Chairul Umam.

Sebelumnya, Dindikpora berjanji meminta maaf kepada warga nahdliyin melalui media massa cetak nasional atas pencatutan nama KH Abdurrahman Wahid dalam soal ujian IPS.

Selain tuntutan meminta maaf, Dindikpora berjanji akan memproses sanksi administratif kepada penanggungjawab soal ujian. Namun hingga waktu yang ditentukan Dindikpora tidak konsekuen dengan janji tersebut.

"Dindikpora hanya meminta maaf melalui kantor berita 68 H, itupun hanya dalam bentuk wawancara. Padahal kami menginginkan permintaan maaf dalam bentuk resmi atas nama dinas bukan perorangan kepala dinas," ujar M Fauzi, salah seorang peserta rapat.

Dalam arsip dokumen yang diperlihatkan kepada NU Online, Dindikpora hanya melakukan beberapa hal, diantaranya membatalkan soal nomor 43 yang mencatut nama KH Abdurrahman Wahid dan meminta pernyataan tertulis penanggungjawab soal atas kesalahan yang dilakukan.

Menurut KBNU hal tersebut berbeda dengan keinginan KBNU yang menuntut permintaan maaf di media cetak nasional dan sanksi administratif kepada yang bersangkutan.

Menurut Imron Khudlori, tuntutan selanjutnya akan lebih kongkrit dan mengikat secara hukum. Namun agar tidak dimanfaatkan oleh pihak lain, kami masih merahasiakan tuntutan tersebut.

"Pengalaman kemarin (kesepakatan pertama, red) menjadi pelajaran bagi kami agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi. Dan kami mohon agar warga NU tidak terpancing emosinya atas perlakuan Dindikpora terhadap NU," ucapnya. (chu/hh)