Jakarta, NU Online
Menteri Agama (Menag) Muhammad Maftuh Basyuni mengatakan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2009 segera diumumkan paling lambat sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 8 Juli 2009.
"Secepatnya akan kita umumkan sebelum pilpres dan mudah-mudahan presiden tidak terganggu untuk segera menandatangani," ujarnya usai menghadiri Milad ke-81 dan Rakernas ke-2 Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Jakarta, Sabtu (23/5).<>
Menag mengatakan, satu-satunya kendala untuk segera mengumumkan BPIH karena maskapai Saudi Arabian Airlines belum memberikan kepastian besaran biaya transportasi jemaah haji ke tanah suci.
Kemungkinan besar BPIH tahun ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena adanya perluasan halaman Masjidil Haram yang mengakibatkan ribuan gedung terpaksa dibongkar. Adanya gedung tersebut mengakibatkan naiknya biaya pemondokan ketika jemaah berada di Mekkah. "Kita tidak ingin menaikkan, tapi kalau dari sana sudah naik mau diapakan," ujarnya.
Terkait dengan pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyatakan BPIH tahun ini bisa diturunkan sekitar 15 persen dari tahun 2008, Menag mengatakan pemerintah tidak mengambil untung sedikit pun dari rakyatnya.
"Pemerintah ini nirlaba, satu sen pun diambil itu haram. Kalau ICW bisa mendapatkan rumah lebih murah dari yang saya dapatkan, sisanya silakan ambil," ujar Maftuh. (kcm)
Menteri Agama (Menag) Muhammad Maftuh Basyuni mengatakan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2009 segera diumumkan paling lambat sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 8 Juli 2009.
"Secepatnya akan kita umumkan sebelum pilpres dan mudah-mudahan presiden tidak terganggu untuk segera menandatangani," ujarnya usai menghadiri Milad ke-81 dan Rakernas ke-2 Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Jakarta, Sabtu (23/5).<>
Menag mengatakan, satu-satunya kendala untuk segera mengumumkan BPIH karena maskapai Saudi Arabian Airlines belum memberikan kepastian besaran biaya transportasi jemaah haji ke tanah suci.
Kemungkinan besar BPIH tahun ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena adanya perluasan halaman Masjidil Haram yang mengakibatkan ribuan gedung terpaksa dibongkar. Adanya gedung tersebut mengakibatkan naiknya biaya pemondokan ketika jemaah berada di Mekkah. "Kita tidak ingin menaikkan, tapi kalau dari sana sudah naik mau diapakan," ujarnya.
Terkait dengan pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyatakan BPIH tahun ini bisa diturunkan sekitar 15 persen dari tahun 2008, Menag mengatakan pemerintah tidak mengambil untung sedikit pun dari rakyatnya.
"Pemerintah ini nirlaba, satu sen pun diambil itu haram. Kalau ICW bisa mendapatkan rumah lebih murah dari yang saya dapatkan, sisanya silakan ambil," ujar Maftuh. (kcm)
Terpopuler
1
Guru Madin Didenda Rp25 Juta, Ketua FKDT: Jangan Kriminalisasi
2
Workshop Jalantara Berhasil Preservasi Naskah Kuno KH Raden Asnawi Kudus
3
LBH Ansor Terima Laporan PMI Terlantar Korban TPPO di Kamboja, Butuh Perlindungan dari Negara
4
Rapimnas FKDT Tegaskan Komitmen Perkuat Kaderisasi dan Tolak Full Day School
5
Ketum FKDT: Ustadz Madrasah Diniyah Garda Terdepan Pendidikan Islam, Layak Diakui Negara
6
Dukung Program Ketahanan Pangan, PWNU-HKTI Jabar Perkenalkan Teknologi Padi Empat Kali Panen
Terkini
Lihat Semua
