Warta
MUKTAMAR KE-32
Soal PKB Tak Dibahas Secara Formal
NU Online · Jumat, 26 Maret 2010 | 05:42 WIB
Makassar, NU Online
Persoalan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak akan dibahas dalam forum Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama (NU) di Makassar. Sekretaris Panitia Muktamar ke-32 NU Taufiq R. Abdillah mengatakan, muktamar tidak akan sepesifik membicarakan partai politik tertentu.
“Kalaupun ada pembahasan ya di luar persidangan. Proses formal agak susah dilakukan karena kita bukan partai politik,” kata Taufiq kepada wartawan di Media Center Muktamar ke-32 di Asrama Haji Sudiang Makassar, Jumát (26/3).<>
Menurut Taufiq, NU menjalankan peran politik dari sisi moral dan etik, bukan dari sisi managerial dan organisatoris. Dalam komisi rekomendasi Muktamar ke-32 NU di bidang politik hanya dibahas mengenai penataan dan pemberian arahan kepada para kader NU yang berkecimpung di dalam dunia politik.
Penegasan sikap terhadap PKB yang sedang terpuruk akibat dilanda konflik ini bukan berarti NU lepas tanggung jawab terhadap partai politik yang difasilitasi pendiriannya oleh PBNU.
“Üpaya upaya untuk menyelasikan persoalan PKB tetap akan dilakukan. Tapi sekali lagi di luar jalur formal misalnya mengundang mereka ke PBNU atau bahkan membahas persoalan partai dalam forum muktamar, tidak,” kata Taufiq.
Menurutnya, hubungan NU dengan PKB sebagai salah satu saluran aspirasi politik warga NU tetap akan terjalin secara etik, bukan struktural. (nam)
Persoalan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak akan dibahas dalam forum Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama (NU) di Makassar. Sekretaris Panitia Muktamar ke-32 NU Taufiq R. Abdillah mengatakan, muktamar tidak akan sepesifik membicarakan partai politik tertentu.
“Kalaupun ada pembahasan ya di luar persidangan. Proses formal agak susah dilakukan karena kita bukan partai politik,” kata Taufiq kepada wartawan di Media Center Muktamar ke-32 di Asrama Haji Sudiang Makassar, Jumát (26/3).<>
Menurut Taufiq, NU menjalankan peran politik dari sisi moral dan etik, bukan dari sisi managerial dan organisatoris. Dalam komisi rekomendasi Muktamar ke-32 NU di bidang politik hanya dibahas mengenai penataan dan pemberian arahan kepada para kader NU yang berkecimpung di dalam dunia politik.
Penegasan sikap terhadap PKB yang sedang terpuruk akibat dilanda konflik ini bukan berarti NU lepas tanggung jawab terhadap partai politik yang difasilitasi pendiriannya oleh PBNU.
“Üpaya upaya untuk menyelasikan persoalan PKB tetap akan dilakukan. Tapi sekali lagi di luar jalur formal misalnya mengundang mereka ke PBNU atau bahkan membahas persoalan partai dalam forum muktamar, tidak,” kata Taufiq.
Menurutnya, hubungan NU dengan PKB sebagai salah satu saluran aspirasi politik warga NU tetap akan terjalin secara etik, bukan struktural. (nam)
Terpopuler
1
40 Hari Wafat Gus Alam, KH Said Aqil Siroj: Pesantren Harus Tetap Hidup!
2
Mendaki Puncak Jabal Nur, Napak Tilas Kanjeng Nabi di Gua Hira
3
Waktu Terbaik untuk Resepsi Pernikahan menurut Islam
4
Mulai Agustus, PBNU dan BGN Realisasikan Program MBG di Pesantren
5
Terima Dubes Afghanistan, PBNU Siap Beri Beasiswa bagi Mahasiswa yang Ingin Studi di Indonesia
6
Eskalasi Konflik Iran-Israel, Saling Serang Titik Vital di Berbagai Wilayah
Terkini
Lihat Semua
