Jakarta, NU Online
Kepastian terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menterui mengenai Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) mulai ada titik terang. SKB tersebut akan diteken pada 12 Mei mendatang.
"Sabar saja, 12 Mei akan diumumkan oleh ketiga Menteri yang terkait," jelas Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Wisnu Subroto di Jakarta, Kamis (8/5) kemarin.<>
Menurutnya, surat tersebut tinggal menunggu Jaksa Agung Hendarman Supandji. Saat ini, Hendarman masih berada di Medan. "Ya, mudah-mudahan tidak ditunda lagi," ucapnya.
Ia membantah jika ketidakjelasan SKB terkait maraknya polemik mengenai Ahmadiyah di masyarakat. Menurutnya, tidak ada cara lain yang bisa ditempuh pemerintah kecuali menerbitkan SKB. Justru, lanjut dia, pemerintah tidak ingin gegabah menangkap orang dengan pasal penistaan agama.
"Melanggar HAM opo toh maksute (apa maksudnya)? Kami, ya, jadi tidak mengerti karena sekarang di sana-sini dituduh menzalimi Ahmadiyah. SKB ini nanti berisi peringatan kepada Ahmadyah agar jangan menyimpang dari ajaran agama Islam," tegasnya.
Sejak 2007, Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) Kejaksan Agung bersama-sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Departemen Agama terus melakukan pendekatan dengan JAI. Hal ini dilakukan agar JAI tidak menyimpangkan ajaran Islam.
"Misalnya, saya ini mengaku Islam, tetapi kalau saya salat kiblatnya bukan ke Kabah melainkan ke matahari sebelah timur, semau saya menentukannya. Apakah pantas kalau saya menyebut diri Islam?" urai Wisnu.
Ia menambahkan sepanjang 2007-2008, pihaknya sudah melakukan 7 kali dialog dengan JAI. Namun, dialog tersebut tidak menghasilkan apa-apa. "Ahmadiyah itu di banyak negara sudah dilarang karena dianggap menyimpang. Kok, di Indonesia malah diizinkan, piye toh?" heran Wisnu.
Wisnu menampik tudingan pemerintah akan makin terpojok dengan terbitnya SKB. Sebab, SKB tersebut mencegah masyarakat melakukan kekerasan terhadap Ahmadiyah.
"Negara ini wajib melindungi setiap warga negaranya, kan. Tetapi untuk urusan agama, ya jangan seenaknya sendiri saja menciptakan nilai-nilai baru yang menyimpang dari agama yang sebenarnya," pungkas dia. (ini/rif)
Kepastian terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menterui mengenai Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) mulai ada titik terang. SKB tersebut akan diteken pada 12 Mei mendatang.
"Sabar saja, 12 Mei akan diumumkan oleh ketiga Menteri yang terkait," jelas Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Wisnu Subroto di Jakarta, Kamis (8/5) kemarin.<>
Menurutnya, surat tersebut tinggal menunggu Jaksa Agung Hendarman Supandji. Saat ini, Hendarman masih berada di Medan. "Ya, mudah-mudahan tidak ditunda lagi," ucapnya.
Ia membantah jika ketidakjelasan SKB terkait maraknya polemik mengenai Ahmadiyah di masyarakat. Menurutnya, tidak ada cara lain yang bisa ditempuh pemerintah kecuali menerbitkan SKB. Justru, lanjut dia, pemerintah tidak ingin gegabah menangkap orang dengan pasal penistaan agama.
"Melanggar HAM opo toh maksute (apa maksudnya)? Kami, ya, jadi tidak mengerti karena sekarang di sana-sini dituduh menzalimi Ahmadiyah. SKB ini nanti berisi peringatan kepada Ahmadyah agar jangan menyimpang dari ajaran agama Islam," tegasnya.
Sejak 2007, Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) Kejaksan Agung bersama-sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Departemen Agama terus melakukan pendekatan dengan JAI. Hal ini dilakukan agar JAI tidak menyimpangkan ajaran Islam.
"Misalnya, saya ini mengaku Islam, tetapi kalau saya salat kiblatnya bukan ke Kabah melainkan ke matahari sebelah timur, semau saya menentukannya. Apakah pantas kalau saya menyebut diri Islam?" urai Wisnu.
Ia menambahkan sepanjang 2007-2008, pihaknya sudah melakukan 7 kali dialog dengan JAI. Namun, dialog tersebut tidak menghasilkan apa-apa. "Ahmadiyah itu di banyak negara sudah dilarang karena dianggap menyimpang. Kok, di Indonesia malah diizinkan, piye toh?" heran Wisnu.
Wisnu menampik tudingan pemerintah akan makin terpojok dengan terbitnya SKB. Sebab, SKB tersebut mencegah masyarakat melakukan kekerasan terhadap Ahmadiyah.
"Negara ini wajib melindungi setiap warga negaranya, kan. Tetapi untuk urusan agama, ya jangan seenaknya sendiri saja menciptakan nilai-nilai baru yang menyimpang dari agama yang sebenarnya," pungkas dia. (ini/rif)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat HUT Ke-80 RI: 3 Pilar Islami dalam Mewujudkan Indonesia Maju
2
Ketua PBNU Sebut Demo di Pati sebagai Pembangkangan Sipil, Rakyat Sudah Mengerti Politik
3
Khutbah Jumat: Kemerdekaan Sejati Lahir dari Keadilan Para Pemimpin
4
Khutbah Jumat: Refleksi Kemerdekaan, Perbaikan Spiritual dan Sosial Menuju Indonesia Emas 2045
5
Sri Mulyani Sebut Bayar Pajak Sama Mulianya dengan Zakat dan Wakaf
6
Khutbah Jumat Bahasa Jawa: Wujud Syukur atas Kemerdekaan Indonesia ke-80, Meneladani Perjuangan Para Pahlawan
Terkini
Lihat Semua
