Semua Pihak Berhati-hati Sikapi Sukhoigate

Jakarta, NU.Online
Ketua Umum PBNU KH. Hasyim Muzadi mengharapkan agar semua pihak berhati-hati menyikapi polemik pembelian pesawat militer Sukhoi, karena setiap pembelian senjata tidak hanya bermakna ekonomi tetapi lebih pada makna politik. "Bahkan makna politiknya biasanya lebih dominan dari makna ekonomisnya," ungkap Hasyim Muzadi.

Lebih lanjut menurutnya, pembelian senjata adalah sebuah bentuk kebijakan negara, bukan hanya masalah jual beli.  Dalam hal itu, Indonesia tampaknya sedikit demi sedikit ingin mengurangi ketergantungan global, maka wajar kalau misalnya dalam pergeseran itu kemudian mengundang kekecewaan.

Sebelumnya, dalam kunjungan Presiden Megawati Soekarnoputri ke Rusia, disepakati imbal dagang (couter trade)  bahwa Indonesia membeli empat unit pesawat Rusia, Sukhoi dan dua unit helikopter tempur  senilai 192,9 juta dolar AS.

"Kekecewaan global ini yang perlu dicerna, sehingga kita tidak larut dalam tarik menarik kepentingan global. Karena selama ini Indonesia membeli senjata dari AS, Inggris, Prancis dan lainnya," tambah Hasyim.

"Itu nuansa politiknya pekat, oleh karenanya sebaiknya tanpa mengurangi daya kritis kita terhadap setiap langkah ekonomi pemerintah kita perlu berhati-hati dalam masalah ini," katanya.

Namun demikian, lanjut Hasyim, dirinya tidak serta merta membatalkan panitia kerja (Panja) Sukhoi yang dibentuk di DPR. "Kalau prosedurnya masih bisa diperbaiki, ya diperbaiki. Tetapi kalau pembelian sesuatu itu tidak pada harganya atau terjadi "markup", ini merupakan kriminal karena ada korupsi," tegas Hasyim.

Tapi dari sisi prosedurnya, Presiden sebagai kepala negara sebenarnya masih punya wewenang untuk melakukan manajemen krisis. 

Dalam kasus ini, DPR harus melihatnya secara komprehensif dan proporsional, artinya melihat prosedur sebagain dari masalah."Tapi kalau mengambil prosedur yang instisusional, masalahnya Presiden sebagai kepala negara harus bertanggungjawab," katanya. (Ant/CiH)