Jakarta, NU Online
Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), badan otonom NU yang bergelut di bidang perburuhan, bergabung dalam unsur pengusaha dan unsur Serikat Pengusaha atau Serikat Buruh (SP/SB) dalam prakarsa bersama dengan Badan Pekerja Lembaga Kerja Sama Tripartid (BP, LKS, TRIPATNAS) untuk mengirim surat kepada Presiden RI menolak rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) pada bulan Juli 2010 mendatang.
Surat ini ditandatangani bersama antara para pengusaha (Apindo) dan SP/SB yang tergabung dalam KSPSI, FSP-RTMM, SPSI, FSP-LEM SPSI, FSP-TSK SPSI, FSP-KEP SPSI, FSPMI, SPN, SARBUMUSI dan FSP-BUMN, Senin (24/5).<>
Dalam suratnya mereka meminta kepada pemerintah agar mengintensifkan sumber energi gas semaksimal mungkin bagi kepentingan industrialisasi nasional. Permintaan ini didasarkan pada survey lembaga penelitian Smeru mengenai dampak krisis keuangan global 2008/2009 terhadap hubungan industrial per September 2009. Dalam survey ini, tercatat sebanyak 66.342 tenaga kerja di 18 Propinsi terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan sebanyak 27.530 tenaga kerja di 11 propinsi dirumahkan.
Menurut Ketua Sarbumusi, Djunaidi Ali, rencana pemerintah tersebut akan memperburuk keadaan tenaga kerja dan kontra produktif terhadap upaya normalisasi dan kelangsungan dunia usaha. Kalangan SP/SB khawatir kelanjutan hubungan kerja akan menjadi semakin terancam.
"Dunia usaha dan kerja memprihatinkan kondisi pertumbuhan nasional selama lima tahun terakhir yangterus menunjukkan penurunan. Sementara tantangan krusial lainnya, semakin besar dihadapi oleh bangsa. Belum lagi efek eksternal dari implementasi perjanjian perdagangan Bebas (FTA) Asean-China," terang Djunaidi.
Lebih lanjut Djunaidi menyatakan, memang sumber energi sangat ekonomis dan kompetitif dalam jangka panjang, namun pendayagunaannya masih belum maksimal. Padahal pemanfaatannya telah diamanahkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."
"Karena itu, keberhasilan industrialisasi di dalam negeri akan menentukan keunggulan dan ketangguhan daya saing ekonomi bangsa di masa depan," tandas Djunaidi. (min)
Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), badan otonom NU yang bergelut di bidang perburuhan, bergabung dalam unsur pengusaha dan unsur Serikat Pengusaha atau Serikat Buruh (SP/SB) dalam prakarsa bersama dengan Badan Pekerja Lembaga Kerja Sama Tripartid (BP, LKS, TRIPATNAS) untuk mengirim surat kepada Presiden RI menolak rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) pada bulan Juli 2010 mendatang.
Surat ini ditandatangani bersama antara para pengusaha (Apindo) dan SP/SB yang tergabung dalam KSPSI, FSP-RTMM, SPSI, FSP-LEM SPSI, FSP-TSK SPSI, FSP-KEP SPSI, FSPMI, SPN, SARBUMUSI dan FSP-BUMN, Senin (24/5).<>
Dalam suratnya mereka meminta kepada pemerintah agar mengintensifkan sumber energi gas semaksimal mungkin bagi kepentingan industrialisasi nasional. Permintaan ini didasarkan pada survey lembaga penelitian Smeru mengenai dampak krisis keuangan global 2008/2009 terhadap hubungan industrial per September 2009. Dalam survey ini, tercatat sebanyak 66.342 tenaga kerja di 18 Propinsi terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan sebanyak 27.530 tenaga kerja di 11 propinsi dirumahkan.
Menurut Ketua Sarbumusi, Djunaidi Ali, rencana pemerintah tersebut akan memperburuk keadaan tenaga kerja dan kontra produktif terhadap upaya normalisasi dan kelangsungan dunia usaha. Kalangan SP/SB khawatir kelanjutan hubungan kerja akan menjadi semakin terancam.
"Dunia usaha dan kerja memprihatinkan kondisi pertumbuhan nasional selama lima tahun terakhir yangterus menunjukkan penurunan. Sementara tantangan krusial lainnya, semakin besar dihadapi oleh bangsa. Belum lagi efek eksternal dari implementasi perjanjian perdagangan Bebas (FTA) Asean-China," terang Djunaidi.
Lebih lanjut Djunaidi menyatakan, memang sumber energi sangat ekonomis dan kompetitif dalam jangka panjang, namun pendayagunaannya masih belum maksimal. Padahal pemanfaatannya telah diamanahkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."
"Karena itu, keberhasilan industrialisasi di dalam negeri akan menentukan keunggulan dan ketangguhan daya saing ekonomi bangsa di masa depan," tandas Djunaidi. (min)
Terpopuler
1
40 Hari Wafat Gus Alam, KH Said Aqil Siroj: Pesantren Harus Tetap Hidup!
2
Mendaki Puncak Jabal Nur, Napak Tilas Kanjeng Nabi di Gua Hira
3
Mulai Agustus, PBNU dan BGN Realisasikan Program MBG di Pesantren
4
Waktu Terbaik untuk Resepsi Pernikahan menurut Islam
5
Terima Dubes Afghanistan, PBNU Siap Beri Beasiswa bagi Mahasiswa yang Ingin Studi di Indonesia
6
Eskalasi Konflik Iran-Israel, Saling Serang Titik Vital di Berbagai Wilayah
Terkini
Lihat Semua
