Warta
Said Aqil: Hak Pilih TNI Masih Butuh Kajian Mendalam
NU Online · Selasa, 29 Juni 2010 | 10:16 WIB
Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan sepakat jika Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali mendapatkan hak pilih dalam pemilihan umum. Namun perlu dipertimbangkan apakah sudah tepat jika TNI saat ini diberikan kembali hak pilihnya.
“Apakah sudah tepat kalau saat ini TNI diberi hak pilih? Apakah trauma masyarakat selama 32 tahun Orde Baru itu sudah hilang? Apakah masyarakat sudah percaya bahwa TNI tidak sekedar menjadi alat penguasa, bukan alat negara,” kata Said Aqil menjawab pertanyaan wartawan di kantor PBNU Jakarta, Selasa (29/6).<>
Menurutnya, sebagai bagian dari warga negara, wajar saja jika anggota TNI mendapatkan hak pilihnya. Pada saat berada di bilik suara, anggota TNI tidak bertindak sebagai orang bersenjata tetapi orang biasa saja.
“Namun sekali lagi apakah sekarang ini sudah tepat waktunya TNI mendapatkan hak pilihnya. Saya kira ini masih butuh kajian yang mendalam. Jangan-jangan tidak berpolitiknya TNI sekarang ini sudah merupakan politik itu sendiri,” katanya.
Ditanya apakah PBNU juga melakukan kajian mengenai hal ini, Said mengatakan pihaknya tidak dalam kapasitas untuk mengkaji persoalan ini. “Tapi kalau diminta kita bisa mengkaji dan menyampaikan pendapat,” katanya.
Berbagai pro dan kontra terkait pemulihan hak pilih TNI ini muncul setelah digulirkan pertama kali oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pekan lalu. (nam)
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan sepakat jika Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali mendapatkan hak pilih dalam pemilihan umum. Namun perlu dipertimbangkan apakah sudah tepat jika TNI saat ini diberikan kembali hak pilihnya.
“Apakah sudah tepat kalau saat ini TNI diberi hak pilih? Apakah trauma masyarakat selama 32 tahun Orde Baru itu sudah hilang? Apakah masyarakat sudah percaya bahwa TNI tidak sekedar menjadi alat penguasa, bukan alat negara,” kata Said Aqil menjawab pertanyaan wartawan di kantor PBNU Jakarta, Selasa (29/6).<>
Menurutnya, sebagai bagian dari warga negara, wajar saja jika anggota TNI mendapatkan hak pilihnya. Pada saat berada di bilik suara, anggota TNI tidak bertindak sebagai orang bersenjata tetapi orang biasa saja.
“Namun sekali lagi apakah sekarang ini sudah tepat waktunya TNI mendapatkan hak pilihnya. Saya kira ini masih butuh kajian yang mendalam. Jangan-jangan tidak berpolitiknya TNI sekarang ini sudah merupakan politik itu sendiri,” katanya.
Ditanya apakah PBNU juga melakukan kajian mengenai hal ini, Said mengatakan pihaknya tidak dalam kapasitas untuk mengkaji persoalan ini. “Tapi kalau diminta kita bisa mengkaji dan menyampaikan pendapat,” katanya.
Berbagai pro dan kontra terkait pemulihan hak pilih TNI ini muncul setelah digulirkan pertama kali oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pekan lalu. (nam)
Terpopuler
1
Kemenag Tetapkan Gelar Akademik Baru untuk Lulusan Ma’had Aly
2
LKKNU Jakarta Perkuat Kesehatan Mental Keluarga
3
Mahasiswa Gelar Aksi Indonesia Cemas, Menyoal Politisasi Sejarah hingga RUU Perampasan Aset
4
3 Alasan Bulan Kedua Hijriah Dinamakan Safar
5
Kopri PB PMII Luncurkan Beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat untuk 2.000 Kader Perempuan
6
Pentingnya Kelola Keinginan dengan Ukur Kemampuan demi Kebahagiaan
Terkini
Lihat Semua
